Presiden Dukung BP2MI Lawan Sindikasi Penempatan PMI Ilegal

PRESIDEN Joko Widodo mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2-MI) untuk melawan sindikasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan memberikan pelindungan kepada PMI sebagai warga negara.

"Presiden RI mendukung BP2MI dalam memberikan pelindungan dengan melawan sindikasi penempatan PMI ilegal," jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Bogor, kemarin.

Seperti diketahui, saat serah terima jabatan pada April lalu, Kepala BP2MI telah menegaskan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal. Alasannya, para sindikasi ini ialah musuh negara yang telah merugikan negara dari sisi devisa dan menjauhkan PMI dari radar pelindungan negara.

Benny menjelaskan untuk melawan sindikasi penempatan PMI ilegal ini perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal yang akan melibatkan unsur kementerian/lembaga terkait dan unsur penegak hukum.

"Presiden telah menunjuk saya untuk memimpin peperangan tersebut hingga tuntas dan segera membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal, sekaligus Presiden juga akan berupaya untuk mendorong penguatan kelembagaan BP2MI ke depannya," kata Benny.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, Benny juga menyampaikan perkembangan data kepulangan PMI di masa pandemi covid-19 hingga 8 Juni 2020 yang mencapai 143.238 PMI. Disampaikan pula proyeksi data kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja yang habis pada Mei-Juni 2020 yang berjumlah 34.300 PMI dan Juli-Agustus 2020 berjumlah 50.114 PMI.

Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada para PMI yang saat ini berada di luar negeri agar berhati-hati saat bekerja di negeri orang dan terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan juga BP2MI. (RO/H-1).