Soal Haji, Tunggu Keputusan Arab pada 20 Mei

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu informasi resmi mengenai kepastian pelaksanaan atau pembatalan haji tahun 1441H/2020M dari pemerintah Arab Saudi. Namun, Kemenag menilai perlu adanya batas akhir waktu menunggu kepastian tersebut.

"Pada kesempatan raker yang berbahagia ini, kami mengusulkan batas waktu terakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji 1441H/2020 dari pemerintah Arab Saudi adalah pada 20 Mei 2020 atau pada akhir bulan Ramadan ini, sebelum Arab Saudi berlibur musim panas," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (11/5).

Menurut Wamenag, urgensi keputusan mengenai batas waktu tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pemerintah Indonesia menilai ketersediaan waktu yang paling memungkinkan dalam persiapan dan pelaksanaan haji 2020 dalam situasi yang tidak normal.

"Batas waktu terakhir tersebut juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan estimasi kondisi penanganan wabah covid-19 terkait persiapan-persiapan haji di dalam negeri dan pelaksanaannya nanti di Arab Saudi," jelasnya.

Kemenag sendiri telah menyiapkan berbagai skenario jika penyelengaraan haji tetap dilaksanakan dengan pembatasan atau dibatalkan. Antara lain jika penyelengaraan haji tetap dilaksanakan dengan pembatasan, pemerintah akan melakukan konsultasi dengan pengawas internal dan eksternal.

Baca juga :Menteri Keuangan Diimbau tak Tunda Transfer DAU ke 380 Pemda

Lalu, sterilisasi embarkasi akan dilakukan sehari sebelum jemaah masuk asrama dan sterilisasi transportasi sebelum digunakan.

"Selain itu, melakukan karantina mandiri sebelum berangkat dan setelah kembali dengan pengawasan dari puskesmas setempat," imbuh Zainut.

Sementara itu, skenario jika penyelengaraan haji tahun ini tidak diselenggarakan antara lain mengeluarkan kebijakan bagi jemaah istitha'ah yang tertunda hajinya untuk diberangkatkan tahun depan tanpa perlu mengulang pemeriksaan kesehatan.

"Seluruh jemaah yang tertunda akan mendapatkan manasik ulang dengan alokasi BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) tahun mendatang," jelas Wamenag.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menekankan perlunya ada payung hukum jika pelaksanaan haji tahun ini batal. Dia menyarankan Kemenag mengkonsultasikan hal ini kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Karena kalau Perppu kita ada kesempatan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 Tentang Haji dan Umrah. Jadi kalau Perpres atau surat presiden itu gak terlalu kuat. Karena di UU 9 2018 belum tercantum masalah darurat, maka itu bisa kita langsung revisi ketika Perppu itu diterima oleh DPR," pungkasnya. (Ol-2)