Ini Respons Kepsek soal Dana BOS Bisa Dipakai Selama Ada Covid-19

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan telah merevisi kebijakan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan agar sesuai dengan kebutuhan sekolah selama masa pandemi virus korona (Covid-19). 

Kepala Sekolah SMA Negeri 3, Seluma Nihan, mengaku pihaknya telah menerima penyaluran dana BOS tahap pertama dan telah menggunakannya untuk kebutuhan selama wabah Covid-19 berlangsung.

Baca juga: Ini Alasan Menkes Tolak Permohonan PSBB di Bolaang Mongondow

“Kalau untuk menghadapi Covid-19 sudah direalisasikan, seperti untuk pengadaan antiseptik dan semprotannya (disinfektan),” kata Nihan saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (16/4).

Namun Nihan mengungkapkan, ada kendala terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Di daerah tempatnya bekerja masih sulit menjangkau sinyal internet. Selain itu, tidak semua siswa di sekolahnya memiliki telepon genggam.

“Pembelajaran jarak jauhnya bisa kirim tugas lewat HP, nanti dibagikan berantai. Ada juga kita kasih soal (secara) manual, nanti dari satu kampung ada satu siswa ke sekolah perwakilan (ambil soal) nanti dibagikan ke teman-temannya. Sinyal kan susah mencarinya. Kadang ada, kadang satu, dua desa nggak ada,” terangnya.

Meski begitu, dia mengaku telah memberikan subsidi kuota kepada setiap guru sebesar Rp50 ribu untuk satu bulan. Sedangkan subsidi pulsa untuk siswa masih belum diberikan karena adanya kendala jaringan dan tidak semua siswa memiliki HP. Selain itu, Nihan berharap ada petunjuk teknis yang lebih detail terkait kriteria siswa yang bisa mendapatkan subsidi tersebut.

“Kita maunya yang riil ada petunjuk resminya. Kalau nanti dikasih ke siswa, kan siswanya banyak ada 600 orang, berapa jatahnya? Kriterianya apa? Kan nggak seluruhnya diberikan, kalau dia tidak punya HP?” imbuhnya,

Sedangkan terkait penggunaan dana BOS untuk menggaji guru honorer tanpa NUPTK, Nihan juga mengaku masih menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat.

“Guru honorer kami ada 11, tenaga lainnya ada delapan jadi total 19 orang. Kalau diberikan kan untuk sementara saat masa Covid-19 saja. Pokoknya kita minta petunjuk dari dinas dulu, belum berani kita,” terangnya.

Menurut Nihan, kebijakan penggunaan dana BOS memang sudah seharusnya lebih fleksibel karena setiap sekolah memiliki kendala serta kebutuhan yang berbeda-beda.

“Intinya harus fleksibel penggunaan itu (BOS). Tidak harus untuk ini, untuk itu, yang penting dipertanggungjawabkan karena situasinya berbeda-beda. Atau kalau boleh kita buat pemancar jaringan, kerja sama dengan Telkomsel biar ada sinyal,” tandasnya. (OL-6)