Dana BOS Bisa untuk Pulsa dan Guru Honorer

KEBIJAKAN penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler dan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan direvisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai respons atas merebaknya pandemi covid-19 yang memengaruhi siswa dan tenaga pendidik.

"Kebutuhan pembelajaran daring menjadi lebih besar, dan juga dengan berbagai kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi teman-teman kita, seperti guru, guru honorer, maupun juga kebutuhan kuota dari murid-murid dan orangtua yang ingin belajar daring, maka kita melakukan revisi," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam bincang sore secara daring, kemarin.

Nadiem menekankan pihak sekolah diberi kelonggaran menggunakan dana BOS untuk keperluan yang terkait dengan masa darurat covid-19, seperti membeli pulsa dan paket data untuk guru dan murid agar bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, handsanitizer, disinfektan, dan masker. "Jadi bagi teman-teman di daerah kepala sekolah yang tidak percaya diri ini digunakan untuk distribusi kuota untuk guru atau muridnya, sekarang secara eksplisit diperbolehkan," tandasnya.

Fleksibilitas lain, lanjut Nadiem, dana BOS boleh digunakan untuk membayar guru honorer atau bukan ASN (aparatur sipil negara) yang belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), tetapi sudah tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019. "Pelaporan penggunaan harus transparan, dan diumumkan di papan sekolah dan daring jadi kita akan lihat," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi fl eksibilitas kebijakan Kemendikbud, termasuk memperbolehkan dana BOS untuk menggaji para guru honorer yang belum memiliki NUPTK, tetapi terdaftar di Dapodik. "Relaksasi penggunaan dana BOS itu kita apresiasi karena kan kita tahu NUPTK juga sangat sulit diperoleh," kata Unifah saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (15/4). (Aiw/H-3)