Penyalurkan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 Dimatangkan

PEMERINTAH mematangkan opsi penyaluran bantuan paket sembako langsung kepada masyarakat yang terdampak pendemi virus korona. Bantuan itu akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus korona di daerah epicentrum penyebaran virus tersebut.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan penyaluran bantuan sembako langsung tersebut merupakan bagian dari stimulus fiskal untuk jaring pengaman sosial (social safety net) yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Ia mengumumkan langkah pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dengan meluncurkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun.

Baca juga: Indonesia Ikut Solidarity Trial 4 Alternatif Pengobatan Covid-19

“Dalam paket stimulus itu, untuk social safety net sebesar Rp110 triliun. Nah, penyaluran paket sembako langsung ini merupakan bagian dari dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, dengan nilai Rp25 triliun. Mekanismenya bagaimana, kami rumuskan dalam satu dua hari ini,” kata Juliari dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Mensos menjelaskan pemerintah meluncurkan stimulus fiskal untuk menangani pandemi virus korona sebesar Rp405,1 triliun.

Total anggaran tersebut dialokasikan untuk empat bidang yaitu Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Penyaluran bantuan paket sembako langsung ini merupakan kebijakan baru, di luar bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sekaligus ini merupakan jawaban atas harapan publik, agar masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah yang terdampak penyebaran virus korona, segera mendapat bantuan,” sebut Mensos.

Mensos menambahkan, opsi penyaluran paket sembako secara langsung ini ditujukan kepada masyarakat yang terdampak di daerah epicentrum penyebaran virus korona.

“Jadi ini kebijakan baru ya. Di luar program social safety net regular yang sudah berjalan di Kemensos yakni Program Sembako dan PKH,” pungkasnya

Sebelumnya disampaikan, Program Sembako dan PKH merupakan bagian dari kebijakan jaring pengaman sosial sebagai bentuk dukungan Kemensos dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.

Kementerian Sosial telah meningkatkan indeks bantuan Program Sembako dari semula Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan.

Kenaikan bansos sebesar Rp50.000 tersebut, diperuntukkan bagi 15,2 juta KPM Program Sembako yang diberikan selama sembilan bulan yakni dari Maret sampai November 2020.

Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan kepada 10 juta KPM PKH. Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan sebanyak empat kali dalam setahun. Yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun. Untuk pencairan periode kedua, yakni pada April dimajukan menjadi Maret.

Demikian pula untuk pencairan periode ketiga Juli, akan dimajukan pada April nanti. Percepatan pencairan bansos PKH diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran virus korona. (OL-1)