Program Organisasi Penggerak Picu Inovasi Sekolah

FOTO : (Dari kiri) Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Praptono, Plt. Dirjen GTK Supriano, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Ade Erlangga Masdiana, dan praktisi dan konsultan pendidikan Itje Chodidjah.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, telah meluncurkan sejumlah kebijakan baru, salah satunya Program Merdeka Belajar. Program ini dicetuskan sebagai langkah awal untuk melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya tak lain untuk memengaruhi sekelompok massa dari agen perubahan guna mengubah pola pikir terhadap pendidikan.

Program Merdeka Belajar difokuskan untuk menumbuhkan budaya belajar dan budaya untuk berinovasi pada siswa. Diharapkan, para siswa ini nantinya dapat banyak bertanya, banyak mencoba, serta memiliki banyak karya.

Terkait itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut membuka Program Organisasi Penggerak (POP). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP pada 2020 hingga 2022.

Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Menurut Nadiem, selama ini pelatihan bagi guru lebih banyak dilakukan melalui satu pintu, yakni pemerintah. Padahal, sudah ada berbagai organisasi nonpemerintah yang juga menjalankan program pelatihan bagi guru. Untuk itu, POP ini ditujukan untuk mewadahi organisasi-organisasi nonpemerintah dalam menjalankan program peningkatan mutu pendidikan yang selama ini telah dijalankan.

“Pemerintah yang selama ini hanya melakukan sendiri, sekarang melibatkan organisasi masyarakat untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Karena banyak organisasi yang melakukan proses pembelajaran yang baik, melibatkan kepala sekolah yang baik, mendorong guru-guru berinovasi dan best practice ini yang kita mau tangkap. Banyak orang-orang yang sudah berkembang yang sudah ada hasilnya maka akan kita kelompokkan,” ungkap Nadiem belum lama ini di Jakarta.

Dia menjelaskan, untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju, harus bisa mencetak peserta didik yang bisa bersaing di era globalisasi.

Organisasi penggerak nantinya akan dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok Gajah, organisasi yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun dengan target implementasi 100-200 sekolah dapat memperoleh bantuan maksimal Rp20 miliar per tahun.

Kelompok Macan dengan target implementasi 21-100 sekolah dapat memperoleh bantuan maksimal Rp5 miliar per tahun, dan Kelompok Kijang dengan target 5-20 sekolah dapat memperoleh bantuan maksimal Rp1 miliar.

“Rencananya, program ini akan dijalankan selama dua tahun, yakni mulai Juli 2020 hingga 2022 mendatang,” kata Nadiem.

Adapun komponen-komponen yang menjadi target pengembangan dalam POP yakni kepala sekolah, guru, siswa, dan komunitas guna mendorong inisiasi Sekolah Penggerak.

 Program Organisasi Penggerak juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk bergabung sebagai relawan. Setiap Organisasi Penggerak yang terpilih secara otomatis akan disetujui Kemendikbud untuk menjadi program pilihan belajar di luar kampus, sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

Mahasiswa yang bergabung nantinya dapat mengikuti kegiatan Organisasi Penggerak sebanyak maksimal dua semester. Mendikbud memastikan Sistem Kredit Semester (SKS) yang dijalankan selama menjalani program akan diakui penuh.

“Sekarang semua Organisasi Penggerak yang terpilih untuk mengerjakan program Sekolah Penggerak boleh membuka programnya kepada mahasiswa dan (mahasiswa) akan mendapatkan full SKS, minimum 20 SKS,” ujar Nadiem saat meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Episode 4: Organisasi Penggerak di Jakarta, Selasa (10/3).

Sebagai pertimbangan, Kemendikbud menyarankan agar calon relawan memilih wilayah yang memungkinkan untuk dijangkau dari domisili masing-masing saat ini. Jika ada relawan yang berkenan untuk menjangkau daerah yang jauh dari domisilinya, maka pertimbangan diserahkan kepada pribadi relawan.

Tepat sasaran

Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Itje Chodijah menyambut baik rencana Kemendikbud tersebut selama mereka mampu mengontrol keberlangsungan program ini. Tujuannya adalah agar tidak hanya berkualitas siswa didik bisa dicapai namun juga tepat sasaran sesuai kebutuhan.

“Kementerian (harus) punya alat untuk memonitor sekolah-sekolah mana saja yang sudah dapat, supaya bantuannya diberikan kepada yang kurang,” kata Itje.

Ia berharap, Kemendikbud bisa bertindak sebagai wasit yang adil dalam memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat. Agar nantinya potensi ini berkembang secara merata di seluruh daerah.

“Organisasi penggerak ini justru menjadi perangsang buat para guru untuk belajar lagi. Sasarannya langsung ke gurunya. Misalnya, LPMP mengundang guru yang mau belajar substansi tertentu,” katanya.

Menurut Itje, selama 15 tahun pengalamannya di lapangan, sebaiknya proposal terpilih adalah yang programnya paling relevan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. Kriterianya adalah kegiatan atau program yang berhubungan dengan sekolah dan peningkatan kualitas siswa yang bisa difasilitasi oleh guru.

“Jangan sampai programnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, pahami karakteristik daerahnya,” kata Itje.

Hasil identifikasi karakteristik daerah itu yang menjadi acuan dalam menentukan program apa yang sesuai dan paling dibutuhkan di daerah tersebut, karena pendidikan berpengaruh pada berbagai aspek.Karena itu, organisasi penggerak yang akan praktik ke lapangan harus melakukan survei atau uji lapangan dulu.

Organisasi penggerak bisa membuat semacam pelatihan bekerja sama dengan institusi yang menaungi guru misalnya LPMP yang audiensnya melibatkan guru-guru di suatu wilayah.

Ada tiga bidang yang bisa menjadi fokus pendalaman, yaitu literasi, numerasi, pengembangan karakter. “Bisa juga organisasi penggerak ini kemudian menempel ke kegiatannya MGMP yang muatannya bisa berbasis mata pelajaran ataupun tidak, namun mengarah pada tercapainya profil siswa Indonesia yang berjiwa Pancasila,” kata Itje. (Gan/S1-25/OL-09)