BNPB Siap Bersinergi Lakukan Mitigasi Risiko Bencana

DIREKTUR Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Raditya Jati mengatakan bahwa persoalan kebencanaan merupakan urusan bersama. Ia juga tidak dipungkiri bahwa selama ini kemitraan dengan sejumlah pihak telah sukses melakukan adaptasi dan mitigasi risiko bencana.

"Jadi bencana adalah urusan bersama, selama ini BNPB tak mungkin bisa bekerja sendiri, makanya kami bermitra salah salah satunya dengan KLHK, termasuk mitra nasional dan internasional," kata Raditya di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Baca juga: Perlu Peta Seismik Lokal untuk Mitigasi Bencana

Setelah melakukan rakornas, dari arahan presiden menyebut bahwa urusan bencana merupakan urusan bersama dengan sinergitas antara pemerintah, baik kementrian lembaga, akademisi, lembaga usaha dan NGO.

"Mungkin salah satu program yang dilakukan oleh USAID APIK ini melibatkan lembaga usaha, secara praktik. Begitu juga lembaga yang bergerak di bidang perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana yang langsung terjun ke masyarakat," paparnya

Dia menegaskan, kemitraan dengan media yang menjadi pintu penyampaian informasi, edukasi, dan literasi kebencanaan kepada masyarakat.

"Sebaliknya kami juga mendapatkan informasi dari media, makanya peran media cukup penting dalam hal pengurangan risiko bencana," terangnya.

Sementara itu, Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn, menyebut pihaknya berkomitmen untuk mendukung tujuan Indonesia dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

"Kemitraan kita melindungi masyarakat dan keluarga di Indonesia, menjaga mata pencaharian mereka dari ancaman global perubahan iklim, demi generasi masa depan," ujar Ryan Washburn dalam acara penutupan program USAID APIK di Jakarta, Selasa (18/2).

Dia menjelaskan USAID APIK juga bekerja sama dengan masyarakat dan perusahaan, untuk memperkuat ketangguhan Indonesia terhadap risiko perubahan iklim.

Kegiatan ini memperkuat proses dan pengelolaan risiko perubahan iklim dalam kegiatan operasional perusahaan. Serta, mendukung masyarakat untuk mengambil keputusan yang bisa menghemat biaya, menyelamatkan jiwa, dan juga melindungi mata pencaharian dari risiko bencana akibat perubahan iklim

"Bersamaan dengan itu, mau menyelaraskan kembali bantuan kami. Sehingga bisa lebih masuk dan selaras dengan RPJM yang sedang disusun Indonesia. Kami juga memahami bahwa di tingkat nasional dan lokal itu prioritas. Mungkin ada perubahan, makanya kami berusaha menyelaraskan hal itu dengan bantuan kami 5 tahun ke depan," papar Ryan.

Ada empat sektor prioritas perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024, yaitu kelautan pesisir, air, pertanian dan kesehatan dengan indikasi pendanaan sekitar Rp43 triliun.

USAID APIK merupakan salah satu inisiatif USAID di Indonesia, yang menunjukkan kemitraan yang kuat antara kedua negara. Saat ini, USAID sedang menyusun Strategi Kerja Sama Pembangunan yang baru untuk periode 2020-2025. Lembaga itu juga terus berkolaborasi dengan mitra Indonesia dalam penyusunan dan pelaksanaan program di masa depan. (Fer/A-1)