Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pers mendesak adanya perlindungan terhadap kerja jurnalis di lapangan menyusul masih maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di sejumlah daerah.
Di sisi lain, pers juga harus meningkatkan kualitas dan mutu berita yang beretika.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh pada kegiatan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, Minggu (9/2) di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
"Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis memang menurun, tetapi sekecil apapun jika menyangkut keselamatan dan keamanan jurnalis dalam bekerja adalah mutlak," tegasnya.
Dikatakan Muhammad Nuh, media tidak hanya menyajikan kebenaran tetapi juga harus mengedepankan etika. Marwah pers harus terus dijaga.
Baca juga: Kawal Eksistensi Pers di Era Digital
Berdasarkan hasil Konvensi Media, Sabtu (8/2), disepakati bahwa membangun dunia pers sama dengan membangun demokrasi, yang juga sama dengan membangun negeri.
Bagaimana membangun dan memperbaiki ekosistem agar industri pers nasional bisa bertahan? Bagaimana mengubah ancaman menjadi tantangan dan peluang?
"Namun yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan wartawan itu sendiri. Di sini dituntut peran pemilik industri media, guna membangun ekosistem yang baik dalam dunia pers," ujarnya.
Ketua PWI Pusat Athal S Depari memberikan apresiasi kepada PWI dan Pemprov Kalsel yang mampu menyelenggarakan peringatan HPN dengan sukses.
Terkait hal itu pula, PWI memberikan penghargaan dan mendaulat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menjadi anggota kehormatan PWI atas kepedulian dan jasa terhadap perkembangan media.
Puncak peringatan HPN 2020 di Kalsel ini ditandai dengan pemberian penghargaan PWI pusat bagi 17 jurnalis yang berjasa dalam perkembangan pers di Indonesia. Serta penghargaan kepada Ibu Tati, jurnalis yang sudah mendedikasikan diri dan bekerja di PWI selama 50 tahun. (OL-1)
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Media massa bisa semakin berperan sebagai duta literasi keuangan untuk membantu meningkatkan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen secara langsung di masyarakat.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya membutuhkan media massa untuk mengoptimalkan penginformasian kepada publik.
Broadcast: Jangkau audiens masif! Pelajari definisi, strategi, dan cara efektif sebarkan informasi secara luas. Raih perhatian maksimal!
Di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved