Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasanudin AF mengatakan pihaknya belum berencana menerapkan hukum syariah atau fatwa soal Netflix.
"Komisi Fatwa MUI belum pernah membahas tentang platform digital penyedia jasa layanan konten, termasuk Netflix, apalagi menetapkan fatwa. Juga tidak ada rencana untuk membahas," kata Hasanudin melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/1).
Dalam keterangan yang juga ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, Hasanudin mengatakan pemberitaan yang menyebutkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa haram Netflix adalah tidak benar. Hal itu, kata dia, termasuk ketidakbenaran soal MUI siap menetapkan hukum syariah layanan streaming itu. Media sudah terlanjur menulis demikian maka pemberitaan itu perlu diluruskan.
Fatwa akan ditetapkan setelah adanya pertanyaan dan pengkajian mendalam mengenai masalah yang akan difatwakan. Dan jika terkait dengan disiplin keilmuan tertentu, maka Komisi Fatwa akan mendengar pandangan ahli. Kendati begitu, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis mengatakan fatwa soal Netflix belum dikeluarkan tetapi memang ada permintaan pengkajian soal hukum syariah layanan streaming tersebut.
Dia mengatakan sejauh ini ada pertanyaan dari unsur masyarakat mengenai hukum syariah Netflix sehingga itu menjadi pembahasan. Kendati begitu, hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa layanan streaming itu.
baca juga: Menjaga Kerukunan di Tahun Tikus Logam
"Ada masyarakat yang bertanya pasti kita mengkaji dan mengkaji itu bisa saja fatwanya haram, bisa halal. Jadi tidak setiap yang dikaji pasti haram," kata dia.
Adapun pernyataan Hasanudin dan Cholil itu menjelaskan memang ada pebincangan di internal MUI soal Netflix tetapi belum tentu dibahas menjadi suatu fatwa. (OL-3)
MUI menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H wajar secara teologis. Negara berwenang menetapkan melalui Sidang Isbat agar umat Islam seragam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan gedung baru Majelis Ulama Indonesia akan dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berada di kawasan Bundaran HI.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved