DJPPI Minta Dana BOS Madrasah Transparan

PENINGKATAN dana bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Kementerian Agama perlu dibarengi dengan transparansi dan penguatan akuntabilitas. "Pengawasan dana BOS Madrasah selama ini masih lemah. Pengawasan perlu diperkuat agar tidak terulang kasus-kasus penggelapan dana pendidikan jenjang madrasah, " kata Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis ( 23/1).

Ubaid mengingatkan dana BOS ini harus tepat sasaran agar tidak menguap. Karena itu, pengelolaannya harus melibatkan semua stakeholder sekolah, tidak hanya kepala sekolah dan bendahara seperti biasa.

Dihubungi terpisah, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Ahmad Umar mengatakan mulai 2020 Kemenag didukung World Bank akan menerapkan sistem e-RKAM untuk pengelolaan dana BOS secara lebih transparan dan akuntabel.

"Aplikasi e-RKAM diharapkan membantu madrasah dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel. Setiap belanja yang tidak sesuai peruntukannya akan ditolak sistem," jelas Ahmad. (Bay/H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Triwinarno