Menteri Siti Nurbaya: Atasi Banjir, KLHK Lakukan Rehabilitasi

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai langkah terukur guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Banten seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu.

Di antaranya, KLHK meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS), serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

''Khusus pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang  dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi, termasuk zona merah di mana tidak boleh ada pemukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan risiko tinggi,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Rabu (8/1).

Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya mengtaakan banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan disebabkan karena banyak faktor.

Menurut Menteri LHK, secara alami terdapat lintasan air dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, sehingga gampang mengalirkan air.

“Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, disamping sistem drainase yang tergangg,” ujar Siti Nurbaya.

Baca juga : Banjir Tahun Baru, 57 Perumahan di Kota Bekasi Terendam

Sehari sebelumnya, dalam rapat koordinasi lintas Kementerian yang dipimpin  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Siti menegaskan untuk penanganan segera banjir, khususnya di Jakarta, Bogor dan Lebak, rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) akan ditingkatkan.

''Selain itu membuat bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) seperti dam penahan, dam pengendali, maupun gully plug di daerah hulu,'' kata Siti Nurbaya

Sejak tahun 2015 hingga 2019, KLHK telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 ha di hulu DAS Ciliwung dan Hulu DAS Cisadane.

KLHK akan terus meningkatkan program tersebut agar lahan kritis dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada jajaran KLHK  dan pemerintah daerah untuk dilakukan pemulihan secara serius dalam beberapa tahun ke depan ini atas berbagai kerusakan lingkungan yang sama-sama kita ketahui sudah relatif cukup berat sekarang ini dari akumulasi berbagai kegiatan dalam belasan dan bahkan puluhan tahun terutama pada ekosistem pulau  Jawa” kata papar Menteri LHK.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dalam kaitan itu KLHK melakukan langkah utama meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan  penanaman dan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) serta penegakkan hukum terhadap pengelolaan sampah  dan pertambangan tanpa izin.

Terkait penegakan hukum lingkungan, penting dilakukan karena pengelolaan sampah yang rekatif buruk, adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Open Dumping, serta TPS illegal di beberapa wilayah Jabodetabek.

Tiga daerah dengan persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu Kabupaten Bogor dengan sampah mencapai 93,42%, Kota Bekasi 75,72%, dan Kota Bogor 75,51%.

Sampah yang tidak terkelola ini selain mencemari lingkungan, juga masuk ke badan air termasuk drainase bahkan sungai. Hal ini membuat kapasitas daya tampung air menurun dan menyebabkan banjir.

Baca juga : Awan Jabodetabek Setinggi Dua Kali Gunung Everest sebelum Banjir

''Khusus di Lebak dan sebagian di Bogor, dilakukan penegakan hukum pertambangan tanpa ijin yang mengancam DAS. Rapat-rapat teknis di KLHK dan kerja lapangan oleh Dirjen dan  Menteri terkait hal ini terus berjalan dan akan diintesifkan,'' kata Siti Nurbaya.

Langkah lanjut pengelolaan DAS untuk menahan banjir, dilakukan dengan tranformasi budaya menanami lahan dengan satu tanaman ke sistem agroforesty di bagian hulu. Selain itu pembuatan bangunan pengendali banjir (situ, waduk, dll),  rehabilitasi lahan dengan penerapan bangunan konservasi tanah, dan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.(OL-09)