Pers Menjadi Pilar Terdepan dalam Mempersatukan Bangsa

PERS merupakan jembatan informasi bagi pembangunan bangsa dan menjadi indra dalam mengidentifikasi masalah. Pemerintah siap mendengarkan setiap kritik, tetapi perlu ada etika dalam pemberitaan.

"Jangan ada kepentingan partai serta melulu pesimisme yang dikedepankan. Kita enggak mau kembali ke 1990-an, ketika pers sangat dikontrol. Yang baik katakan baik. Yang tidak baik katakan tidak baik. Kita siap terima koreksi tersebut untuk jangka panjang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla pada puncak peringatan Hari Pers Nasional ke-69, di Batam, Kepulauan Riau, kemarin.

Pada Hari Pers Nasional yang mengambil moto Pers Sehat Bangsa Hebat itu, Kalla juga berpesan, media cetak dan elektronik lebih objektif melihat dan memilah-milah berita apa yang akan disajikan, terlebih terkait dengan kelangsungan bangsa. "Saat ini posisi pers menjadi pilar terdepan dalam mempersatukan bangsa. Berita buruk itu berita bagus harus diubah menjadi berita bagus adalah berita baik," lanjutnya.

Hadir pada acara tersebut, antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Abidin Hasibuan, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dan beberapa tokoh lainnya.

Menurut Kalla, pers sangat dekat dengan masyarakat sehingga dapat melihat langsung apa yang terjadi. Kemajuan zaman juga berkontribusi kepada kalangan pers dalam memberi informasi terkini kepada masyarakat dan pemangku kebijakan baik di daerah maupun pusat.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan peringatan Hari Pers Nasional kali ini harus mampu dijadikan momentum untuk bisa mengembalikan pers yang lebih sehat, idealis, dan berpikir logis serta mampu menjadi motor untuk memperkuat bangsa Indonesia.

Di tempat terpisah, kalangan pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengajak jajaran pers introspeksi diri agar menjadi pers yang lebih cerdas dalam memilih dan menyajikan berita.

"Jangan sampai pers hanya mengikuti rumor dan bukan fakta. Jangan sampai pers terbawa arus sehingga justru akan menimbulkan kegaduhan politik," kata pengamat media dari Jurusan Ilmu Komunikasi UGM Ana Nadhya Abrar.  (KIM/HK/AU/X-8)