Jejak Hijau Ekonomi Hijau di Saporkren Raja Ampat

SETELAH meniti jembatan kayu di atas batuan karst yang berbatasan langsung dengan laut, rombongan kami memasuki area hutan yang mengantarkan ke Kampung Saporkren, Distrik Waigeo Selatan, Raja Ampat, Papua Barat. Di rindang pepohonan hutan, riuh suara burung ibarat alunan lagu selamat datang.

Melodi burung itu sekaligus menjadi bukti akan wisata andalan kampung tersebut. Sapokren memang salah satu dari sekian banyak spot tujuan wisata di Raja Ampat.

Yopi Dimara ialah salah satu warga Saporkren yang siap memandu wisatawan menuju titik pemantauan burung. Profesi itu ia lakoni sejak 2012. Sebelum itu, cara hidup Yopi berkebalikan dari keramahan alam tempat tinggalnya.

Seperti juga banyak nelayan di sana, Yopi dulu menangkap ikan menggunakan racun dan peledak. "Dulu saya memang tangkap ikang (ikan) tidak baik. Tapi itu su lama. Sekarang kami sepakat, seluruh masyarakat tidak boleh merusak. Sekarang kami juga sudah semakin melindungi laut dan hutan. Supaya ada tamu datang, laut tetap bagus, indah, dan hasilnya buat kami juga banyak," papar Yopi kepada rombongan media dan Coral Triangle Initiative Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Sabtu (30/11).

Untuk satu wisatawan yang datang, setiap pemandu bisa mendapat Rp200 ribu. Pendapatan akan naik menjadi Rp500 ribu bila mereka menemani menemukan titik pemantauan burung. Di desa yang didiami kurang lebih sekitar 600 penduduk dengan 135 kepala keluarga itu, jenis burung yang kerap terlihat, di antaranya ialah burung cendrawasih, kakatua putih, dan wilson.

Di kawasan laut, nelayan Saporkren beralih dengan mencari ikan di luar zona inti daerah perlindungan laut (DPL). Zona inti DPL merupakan tempat pemijahan ikan yang berarti sangat penting bagi regenerasi stok sumber daya perikanan.

Meski tapal batas zona inti sudah hilang, warga tetap disiplin tidak memasuki zona inti. Selain itu, jenis ikan yang dilindungi, seperti pari dan hiu sudah bukan menjadi target tangkapan. Bukti bahwa ucapan Yopi bukan sekadar manis di bibir.

Untuk menunjang ekonomi hijau, di Kampung Saporkren juga sudah ada lima rumah inap (home stay) yang dikelola warga. Selain itu, ada pula satu resort yang dimiliki investor pendatang.

Perubahan pola pikir warga Saporkren bukan datang begitu saja. Penggeraknya ialah program Coremap CTI (Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative).

Berjalan sejak 1998, Saporkren masuk ke kawasan Raja Ampat yang menjadi subjek tujuan pada tahap kedua program tersebut, dari 2004-2009. Coremap tahap III yang masih didanai Bank Dunia, kembali dicanangkan dengan proyeksi hingga 2022. Bappenas menjadi agregator untuk melaksanakan Coremap CTI di tahap ini.

Dua mata pedang pariwisata

Meski pariwisata telah cukup berhasil mengubah pola pikir warga, ada pula risiko yang diwaspadai. Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas KKP Kepulauan Raja Ampat, Safri, menuturkan pariwisata perlu diatur dengan ketat. Pasalnya, sudah cukup banyak terjadi di dunia, industri pariwisata yang justru mengganggu fungsi pelestarian dan perlindungan dari kawasan konservasi terumbu karang.

Di Raja Ampat, dampak buruk pariwisata terhadap keberadaan terumbu karang sudah muncul dari lalu lintas kapal. Dari data 2017 yang dimiliki BLUD, ada 70 resort yang beroperasi di Raja Ampat. Plus ada lebih dari 40 kapal live on board (LOB) yang masuk tiap tahun.

Padahal, menurut Safri, batasnya ialah tidak lebih dari 40 kapal LOB.

Sementara itu, dalam jumlah wisatawan, daya dukung ekosistem Raja Ampat hanya dapat melayani 90 ribu orang per tahun. Daya dukung (carrying capacity) ini pun harus tersebar merata, bukan terkonsentrasi di satu spot.

Dari data tahun lalu, tambah Safri, jumlah wisatawan masih di bawah carrying capacity, yakni 30 ribu orang. Meski begitu, penumpukan di satu wilayah tetap bisa berdampak pada tekanan terumbu karang, terlebih bila kapal LOB tidak memiliki sistem pengelolaan limbah.

Permasalahan lain yang mengemuka ialah masuknya kapal besar penangkap ikan. Ini diungkapkan salah satu warga Saporkren, Yoel, saat tim Pokja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Bappenas berkunjung ke Saporkren.

"Masyarakat sudah mengerti bagaimana menangkap ikan yang baik. Kami juga mengimbau anak-anak. Tetapi, yang jadi masalah ialah bagan-bagan (alat tangkap ikan) dari penangkap ikan yang mendapat izin dari kampung lain. Mereka tangkap ikan sampai masuk ke wilayah kami," papar Yoel, Sabtu (30/11).

Yoel mengaku warga tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmawas) yang telah terbentuk pada Coremap CTI tahap II juga tidak berjalan di Saporkren.

Kepala Tim Pokja ICCTF Bappenas Tony Wagey saat diskusi di Kantor BLUD, Jumat (29/11), berharap intervensi kecil seperti yang dilakukan Coremap semestinya bisa lebih dari sebatas menjadi masukan.

"Harusnya sudah menjadi practical policy. Oleh sebab itu, inilah keuntungannya proyek ini ada di Bappenas. Kami bisa menyentuh dari level grassroot sampai ke para pengambil kebijakan sehingga kami juga bisa berfungsi untuk formulasikan melalui kegiatan yang akan dirancang, baik dari RPJMN maupun RPJMD," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, perlu pula dikembangkan cara untuk optimalisasi pemanfaatan hasil tangkapan warga sebab kerap warga tidak dapat menjual seluruh hasil tangkapnya. Jika mereka memiliki pengetahuan pengolahan hasil perikanan, kerugian dapat diminimalisir. (Jek/M-1)