Kamis 12 Desember 2019, 15:52 WIB

Soal Karhutla, PT Kaswari Unggul Didenda Rp25,5 M

Indriyani Astuti | Humaniora
Soal Karhutla, PT Kaswari Unggul Didenda Rp25,5 M

MI/Rifaldi Putra Irianto
Penyegelan oleh KLHK pada Lahan milik PT Kaswari Unggul di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

 

MAJELIS Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Akhmad Jaini mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Kaswari Unggul (PT KU). PT KU dinyatakan melakukan PT KU seluas 129,18 Ha di Tanjung Jabung Timur Jambi pada 2015.

Majelis Hakim menghukum PT KU membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp25,5 miliar. Putusan Hakim PN itu lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp25,6 Miliar.

Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku karhutla. Walaupun kejadiannya sudah berlangsung lama, pemerintah akan tetap menindak.

"Karhutla merupakan kejahatan yang serius karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Tidak ada pilihan lain agar jera pelaku harus kita tindak sekeras-kerasnya," tegas pria yang akrab disapa Roy melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/12).

KLHK, imbuhnya, akan menggunakan semua instrumen hukum agar pelaku karhutla jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara dan pembubaran perusahaan.

Baca juga: Kerugian Negara Akibat Karhutla Capai 5,2 Miliar Dollar AS

Berkaitan dengan putusan Hakim PN Jakarta Selatan, Roy mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Ia menanggap karhutla merupakan sebuah kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime).

"Pihak korporasi harus bertanggung jawab atas karhutla di lokasi mereka," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Jasmin Ragil Utomo mengatakan sudah ada 17 perusahaan yang terkait karhutla yang digugat oleh KLHK. Dari jumlah itu, 9 perkara sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dengan nilai gugatan mencapai Rp3,15 triliun.

"Jumlah perkara karhutla yang kita gugat akan bertambah. Kami sedang siapkan gugatan karhutla 2019. Pekaranya akan dimasukan pada 2020," kata Ragil ketika ditemui di Jakarta.

Untuk kejadian karhutla pada 2019, KLHK telah melakukan penyegelan di 83 lokasi korporasi yang terbakar dan menetapkan 8 korporasi sebagai tersangka. Satu kasus karhutla dengan tersangka perorangan,akan segera disidangkan.

Selain gugatan perdata, lanjut Ragil, KLHK juga tengah memproses gugatan pidana terhadap PT KU. Pidana diajukan karena perusahaan tersebut dianggap tidak kooperatif. Bahkan enggan melaksanakan sanksi administratif yang sebelumnya diberikan berupa pencabutan izin.

"Kasus pidana saat ini sedang proses persidangan. Di samping itu lokasi PT KU juga disegel kembali oleh penyidik KLHK karena terbakar lagi pada 2019," papar Ragil.(OL-5)

Baca Juga

DOK UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Wujudkan Mimpimu di Prodi Gizi Esa Unggul, Terakreditasi A Loh!

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Januari 2021, 12:13 WIB
Di UEU sendiri Jurusan Ilmu Gizi memiliki 6 konsentrasi dan...
ANTARA/Zabur Karuru

PMI Yogyakarta Dorong Penyintas Korona Donor Plasma Konvalesen

👤Humaniora 🕔Kamis 28 Januari 2021, 12:00 WIB
Selama satu pekan tercatat 50 penyintas covid-19 sebagai calon pendonor plasma konvalesen yang datang ke PMI Kota Yogyakarta namun baru 15...
Ist

Menjadi PNS, Berarti Masuk dalam Barisan Pelayanan Publik

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Januari 2021, 11:58 WIB
Sebagai pelayan publik, ASN atau PNS memilikiaturan dan cara kerjanya, serta prinsip-prinsip bagaimana berada di tengah publik,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya