Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memastikan kebijakan dan program di Kementerian Sosial sudah banyak yang berbasiskan riset. Selain terkait social protection, Mensos meminta badan litbang Kemensos memperkuat riset terkait social empowerment.
“Sudah banyak kebijakan yang diambil Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berdasarkan riset. Tidak asal. Penelitian juga digunakan dalam konteks evaluasi terhadap program, apakah sudah tepat sasaran,” kata Mensos usai menghadiri dan membuka workshop internasional tentang Riset dan Kebijakan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Di masa depan Mensos meminta agar lebih banyak lagi riset digunakan sebagai basis dari program di Kementerian Sosial. Mensos mendorong agar riset tidak hanya untuk program yang terkait social protection, namun juga social empowernment (pemberdayaan sosial).
Kepada Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin, Mensos meminta agar dilakukan kajian terkait pemberdayaan sosial tersebut. “Bapak kabadan, ke depan kita harus lebih banyak riset terkait dengan pemberdayaan sosial” kata Mensos.
Dalam paparannya lebih lanjut, Mensos menjelaskan, riset dan kebijakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Melalui riset yang terstruktur, bisa diperoleh data, dan informasi, serta pengetahuan tentang permasalahan, tantangan dan peluang serta potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Mensos.
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun dengan kebijakan berkualitas adalah kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan efektif dan rasional. Juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks,” katanya.
Mensos menekankan, pelaksanaan program perlindungan sosial tidak diarahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. “Namun juga untuk memperkuat pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai goncangan, dan dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi,” tambahnya.
Oleh karena itu riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program. “Riset menjadi alat dalam membantu pengambilan keputusan tentang apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan,” imbuh Mensos.
Pada kesempatan sama, Syahabuddin menjelaskan, BP3S melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) sedang meretas kerja sama bidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkapatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia.
“Nota kerja sama sedang dibahas kedua pihak. Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bagian dari rencana kerjasama tersebut,” kata Syahabuddin.
Tema workshop 'Towards Qualified Social Welfare Policy Based On Research' mencerminkan tekad Kemensos mendorong kebijakan yang semakin berkualitas.
“Kebijakan yang semakin berkualitas terkait kesejahteran sosial harus didukung oleh bukti yang didapat dari penelitian yang terstruktur,” jelas Syahabuddin.
Sejauh ini, Puslitbang Kesos telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kesos. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rencana Strategis Kementerian Sosial, hingga Kebijakan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024.
Hadir mendampingi Mensos, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, pejabat Eselon II, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. Workshop menghadirkan narasumber baik dari dalam maupun luar negeri. (RO/OL-10)
