Terbukti Membantu Masyarakat Luas

SEMUA orang tentu ingin sehat, tidak ingin sakit. Ketika sakit, besarnya biaya pengobatan menjadi momok bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu. Terlebih, jika harus ada tindakan operasi dengan biaya besar demi mengobati penyakit.

Iqbal, misalnya, mengaku sangat terbantu dengan JKN saat ibunya didiagnosis menderita glaukoma pada kedua mata. Penyakit tersebut tidak dapat diobati, tapi membutuhkan perawatan yang konstan. Jika tidak ditangani, penyakit tersebut dapat menciptakan kebutaan bagi penderita.

“Ketika itu, ibu saya harus rutin ke rumah sakit untuk mendapatkan obat tetes mata sebagai bagian perawatannya. Bahkan, saat glaukomanya sudah kronis, dokter merekomendasikan operasi laser yang biayanya tidak sedikit hingga puluhan juta rupiah,” tutur Iqbal.

Dengan kondisi keluarganya yang tidak lagi mapan karena sang ayah sudah pensiun sebagai PNS, biaya sebesar itu sangat memberatkan mereka. Syukurnya, keluarganya mengikuti JKN sehingga sangat terbantu karena tidak perlu membayar biaya operasi bagi mata sang ibu.

Ia mengaku keluarganya mengikuti JKN yang berbayar. Biaya iuran tersebut masih dapat ditanggung keluarganya. Menurutnya, program tersebut sangat positif karena dengan membayar secara rutin akan membantu masyarakat miskin yang sakit berat.

“Kalau dibandingkan dengan membayar premi polis asuransi yang sangat mahal, iuran JKN masih terjangkau. Meskipun diputuskan iuran naik, jika dibandingkan dengan manfaatnya, JKN sangat membantu kami,” terang Iqbal.

Begitu juga yang dialami Nean yang merasakan manfaat dari JKN. Satu saat, ia jatuh sakit dan mengalami panas tinggi selama beberapa hari. Ia akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat meski ketika itu malam hari.

Rumah sakit langsung menangani kondisinya meski tidak sesuai dengan aturan fasilitas kesehatannya karena kondisi darurat. Setelah menjalani pemeriksaan, diketahui dirinya menderita demam berdarah sehingga harus dirawat selama beberapa hari.

“Kalau tidak ada JKN, saya enggak tahu mau bayar pakai apa biaya rumah sakit. Buat makan saja sudah susah,” tutur Nean. Karena itu, menurutnya, masyarakat kurang mampu sangat terbantu dengan kehadiran fasilitas akses kesehatan dari negara seperti JKN.

Peserta mandiri

Hal senada disampaikan Asep yang merupakan peserta JKN mandiri atau iurannya 70% ditanggung perusahaan dan 30% dipotong dari gaji. Ia paling sering menggunakan JKN untuk perawatan berobat anak.

Selain itu, JKN digunakannya saat mengalami sakit berat, perawatan di rumah sakit, dan operasi. Ia merasa sangat terbantu dengan kehadiran JKN lantaran biaya operasi maupun perawatan tidak murah, terlebih operasi di rumah sakit yang bagus sehingga berbiaya besar.

Menanggapi kenaikan iuran JKN, Asep mengaku hal tersebut memang memberatkan, khususnya bagi peserta mandiri. Menurutnya, seharusnya ada perbaikan sistem dan manajemen terlebih dahulu baru dilakukan penaikan iuran.

Terlepas dari itu, Asep mengaku tidak masalah meski iuran mengalami kenaikan. Soalnya, iuran JKN masih terjangkau dengan manfaat lebih luas jika dibandingkan dengan asuransi swasta.

“Enggak masalah kalau iuran naik. Asuransi biasa saja bisa sampai Rp300 ribu-an dan itu tidak 100% dicover. Terlebih juga ada limitnya, meski pada saat yang sama punya manajemen yang baik. Seharusnya JKN dapat meniru model tersebut. Jika manajemen dan sistem JKN baik, kenaikan iuran tidak menjadi masalah,” pungkas Asep.

Di sisi lain, ada Ibu Rengo sebagai Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Ia mendapatkan tugas dari Kementerian Sosial untuk melakukan validasi data lapangan sekaligus pendaftaran baru JKN untuk keluarga miskin.

“Kami mendatangi warga dari rumah ke rumah. Kami cek data mereka, seperti pekerjaan dan barang yang dimiliki. Kami juga memfoto seluruh rumah, seperti dapur, rumah tampak depan, lantai, tembok, atap, kamar mandi, kartu keluarga, KTP, hingga orangnya. Semua data tersebut langsung dikirim via aplikasi,” jelas Rengo.

Validasi itu, imbuhnya, dititikberatkan kepada para penerima bantuan JKN yang lama dan penduduk miskin yang belum menerima. Ia mengaku proses ini dilakukan sejak dua bulan yang lalu.

Ia mengaku untuk satu kelurahan ditugasi satu orang untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Rata-rata yang bertugas di setiap kelurahan ialah ketua PSM.

Mereka mengikuti data yang dikirim Kemensos yang akan menentukan warga mendapatkan bantuan atau tidak. Pihaknya melaporkan sebagaimana adanya di lapangan.

Untuk validasi BPJS Kesehatan, menurutnya, baru dilakukan saat ini setelah dilakukan dua tahun lalu. Untuk wilayah pantauannya di Kelurahan Pondok Bahar di Tangerang, setidaknya terdapat 160-an orang yang menerima bantuan JKN dari pemerintah.

Warga tidak mampu

Program JKN memiliki dampak yang sangat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu untuk akses pada fasilitas kesehatan. Dari 222 juta peserta program ini, 96,8 juta di antaranya merupakan warga miskin dan tidak mampu yang pembayaran iuran mereka ditanggung pemerintah.

Jumlah itu belum termasuk pekerja penerima upah pegawai negeri. Jika dijumlah setidaknya ada 133 juta orang yang ditanggung pemerintah.

Besarnya penduduk yang bergantung pada JKN harus menjadi kesadaran semua pihak bahwa program ini harus terus berlanjut. Kesadaran masyarakat untuk gotong royong pada asuransi sosial ini perlu ditingkatkan, terutama dalam membayar iuran tepat waktu.

Meski begitu, masih ada ruang untuk perbaikan dan pembenahan dalam menajemen pengelolaan JKN. Selain itu, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

Misalnya, penanganan penyakit katastropik atau biaya tinggi di JKN-KIS yang mencapai Rp20,4 triliun pada 2018. Ada empat penyakit katastropik berbahaya terbesar, yakni jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. (Dro/S3-25)