Jumat 05 Februari 2016, 18:17 WIB

Kemenkes Sederhanakan SKP untuk Tekan Gratifikasi Dokter

Cornelius Eko Susanto | Humaniora
Kemenkes Sederhanakan SKP untuk Tekan Gratifikasi Dokter

MI/PANCA SYURKANI

 

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengakui kegiatan mengumpulkan Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam satu periode sangat memberatkan keuangan dokter/dokter gigi. Untuk itu, Kemenkes akan menyederhanakan kebijakan tersebut, agar menjadi lebih efisien, sehingga mengurangi potensi gratifikasi dokter.

“Kewajiban SKP jadi beban finansial pribadi dokter. Hal ini kerap dijadikan pintu masuk bagi perusahaan farmasi untuk menawarkan diri sebagai sponsor dengan syarat tertentu,” ujar Irjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Purwadi, di Jakarta, Jumat (5/2).

Besarnya beban yang harus ditanggung dokter/dokter gigi untuk mengumpulkan poin SKP, tergambar dari penjelasan Purwadi.

Dia menjelaskan, per periode atau setiap 5 tahun, mereka harus mengumpulkan sekitar 250 poin SKP. Poin tersebut bisa didapat dari sejumlah kegiatan seperti, seminar, simposium, workshop, pelatihan, bakti sosial, dan sebagainya.

Masing-masing kegiatan diberi nilai bobot yang berbeda-beda oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Jika dalam 5 tahun harus terkumpul 250 poin, artinya, dalam setahun minimal harus ikut sekitar 50 kegiatan seminar, misalnya. Padahal, biaya untuk mendaftar seminar tidak murah, antara Rp3 juta, bahkan sampai ada yang Rp50 juta. Jumlah itu belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi.

“Kalau dokternya tinggal di daerah, biaya lebih besar. Karena harus naik pesawat dan tinggal di hotel,” tandas dia.

Kegiatan mengumpulkan SKP ini bertujuan agar dokter selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kompetensinya.

Kegiatan ini bersifat wajib bagi dokter/dokter gigi, sesuai dengan amanah UU No 29/ 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pradok). Selain itu, jumlah poin SKP akan menjadi syarat bagi mereka untuk memerpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Perpanjangan STR merupakan syarat bagi mereka untuk mengajukan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).

Kendati tujuan pengumpulan poin ini mulia, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, menjadi pintu masuk bagi perusahaan farmasi untuk menawarkan bantuan dalam bentuk sponsoship bagi para dokter untuk mengikuti sejumlah kegiatan tersebut.

Sejatinya pemberian biaya sponsoship dari farmasi bagi para dokter diperbolehkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Praktik seperti ini juga jamak terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Namun, di Indonesia, kebanyakan pemberian sponsorship itu, menurut Purwadi, disertai pamrih.

“Misalnya dokter harus menjual/meresepkan obat dari farmasi yang bersangkutan dalam target tertentu. Disinilah terjadi praktik gratifikasi,” tandas Purwadi.

Purwadi mengakui bahwa kegiatan mengumpulkan SKP adalah instruksi pemerintah. Namun, di sisi lain, negara juga tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membantu semua dokter untuk kegiatan pembelajaran terus menerus itu.

Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, lanjut Purwadi, adalah penyerdehanaan model pengumpulan SKP. Misalnya, seminar bisa dilakukan lewat teleconference. Atau kegiatan dokter mengobati pasien di puskesmas/klinik bisa dimasukan dalam poin SKP, dan sebagainya.

Sementara itu, Sekertaris Itjen Kemenkes Mustikawati menjelaskan, Sejatinya, Kemenkes sudah menganggarkan sebanyak 6,05% dari total anggaran pengembangan SDM medis sebanyak Rp63 triliun untuk kegiatan seperti SKP. Namun, karena jumlah dokter banyak, sekitar 126 ribu.

“Dengan penyederhanaan SKP, kita optimistis praktik gratifikasi dokter akan berkurang,” tandas dia. (OL-3)

Baca Juga

AFP/Roslan RAHMAN

Singapura Bisa Jadi Contoh Tekan Covid-19

👤Siswantini Suryandari 🕔Selasa 13 April 2021, 06:58 WIB
Selain larangan mudik, aturan yang ketat harus ditegakkan agar Indonesia bisa menuju zero covid-19 seperti dialami Singapura saat...
Ist

Bantuah Artha Graha Peduli ke Kupang Distribusiksn ke Sabu

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 13 April 2021, 05:20 WIB
Bantuan dari Artha Graha Peduli diterbangkan dengan helikopter milik BNPB dari Maumere ke  Sabu Raijua Kupang pada Sabtu...
ANTARA/OKY LUKMANSYAH

Masyarakat Diminta Jangan Khawatirkan Efikasi Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Selasa 13 April 2021, 04:34 WIB
Pemerintah akan memberikan yang terbaik bagi rakyatnya terkait vaksin...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya