Presiden Tagih Pembenahan Vokasi

PRESIDEN Joko Widodo meminta pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) dilibatkan dalam program penyiapan dan pendidikan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang vokasi. Ia menginginkan agar pelatih-an vokasi tidak hanya dilakukan balai latihan kerja (BLK).

"Berkali-kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan dan juga melibatkan BUMN serta lembaga kursus yang lain," kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya ketika rapat terbatas dengan topik Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Kepala Negara menegaskan hal itu sangat penting karena pembenahan vokasi akan menjadi kunci keberhasilan bagi bangsa ini mencapai kemajuan.

"Negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Jokowi menerbitkan Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, dengan melibatkan 11 kementerian/lembaga.

Inpres itu dirilis karena tingginya angka pengangguran SMK yang tercatat 11,11% pada Agustus 2016, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). Tiga tahun setelah itu, BPS merilis tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 tercatat 133,56 juta turun menjadi 5,28%. Namun, tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar masih didominasi lulusan SMK yang jumlahnya mencapai 10,42%.

Tes panggilan jiwa

Guna mendukung penciptaan SDM unggul, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merealisasikan rencana penjaringan guru profesional melalui penyelenggaraan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan 2019, yang dikelola dan diawasi secara konsorsium.

Tersedia kuota nasional penerimaan mahasiswa baru PPG bagi 12.225 peserta, dengan syarat hanya guru ber-IPK 3.00 ke atas yang boleh mendaftar.

Direktur Pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Paristiyanti, mengatakan konsorsium menjadi awal perbaikan sistem.

"Perbaikan awal dari segi seleksi penerimaan PPG. Soal PPG prajabatan tahun ini ditambahkan dengan instrumen baru, yaitu bidang soal seleksi panggilan jiwa. Kumpulan soal ini dimaksudkan mengukur kecenderungan orang untuk menjadi guru berprestasi di Indonesia," bebernya seusai rapat koordinasi dengan 63 rektor LPTK, kemarin.

Seluruh soal tersebut, ungkapnya, sudah dicek jutaan robot sehingga kualitas kelayakan soal PPG dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikat profesi guru penting karena menjadi syarat utama bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) yang besarannya satu kali gaji pokok untuk guru PNS dan minimal Rp1,5 juta per bulan untuk guru swasta.

Dirjen Belmawa Kemendikbud Ismunandar menyebutkan, saat ini dibutuhkan sedikitnya 400 ribu guru profesional atau besertifikasi, terdiri atas 221 ribu guru SD dan 187 ribu guru SMK.

Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (LPTKSI) Prof Sofyan Anif optimistis pembentukan konsorsium perguruan tinggi dapat menjamin mutu pelaksanaan PPG sehingga dapat mencetak guru berkualitas.

Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) Ganefri menambahkan, konsorsium berperan membuat standar nasional PPG di Indonesia sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan mencolok antara guru lulusan dari satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi lainnya. (Ant/Mal/H-2)