Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto kerap menyatakan akan mengembalikan Puskesmas pada fitrahnya, yakni menjadi pusat bagi kegiatan promotif dan preventif masyarakat.
Berkaitan dengan itu, BPJS Kesehatan mendukung penuh upaya Menkes untuk menjadikan Puskesmas sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif. Pasalnya, hal itu dinilai dapat menjadi salah satu solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan agar tidak terus melebar.
"Benar apa yang dikatakan Pak Menkes. Puskesmas harus kembali ke fitrahnya. Itu kan penanganannya di daerah. Jadi penanganan penyakit bukan hanya dari pusat, tapi juga meluas," kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: IDI Dukung Menkes Kembalikan Puskesmas untuk Pencegahan Penyakit
Andayani menilai upaya penanganan penyakit dari Puskesmas merupakan investasi jangka panjang yang akan membantu perbaikan pada keuangan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan cukup edukasi terkait kesehatan dan tidak menjadi beban pembiayaan BPJS Kesehatan kedepannya.
"Sekarang kalau dilihat, penyakit tidak menular itu harus dimulai dari pola hidup. Itu kan harus dieducate. Ini kan masalah investasi jangka panjang. Ini di BPJS Kesehatan sekarang makin banyak menanggung penyakit tidak menular, kanker. Itu kan harus dipotong dari awalnya. Di sinilah peran Puskesmas," tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah berkomitmen penuh untuk mengembalikan puskesmas pada fitrahnya agar kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.
"Sekarang memang sudah seharusnya Puskesmas kembali ke fitrahnya, Puskesmas kampanye kesehatan. Kalau ada penolakan dari Puskesmas, ya sepertinya tidak bisa. Karena itu kan kebijakan pemerintah," pungkasnya.(OL-5)
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
Glaukoma tercatat sebagai penyebab kebutaan kedua setelah katarak.
Puskesmas tidak lagi hanya melayani pemeriksaan ringan, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat layanan rawat inap yang siap melayani warga 24 jam penuh.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
"Puskesmas itu berada di 18 dari 23 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sudah bisa melayani kesehatan masyarakat,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved