Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto kerap menyatakan akan mengembalikan Puskesmas pada fitrahnya, yakni menjadi pusat bagi kegiatan promotif dan preventif masyarakat.
Berkaitan dengan itu, BPJS Kesehatan mendukung penuh upaya Menkes untuk menjadikan Puskesmas sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif. Pasalnya, hal itu dinilai dapat menjadi salah satu solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan agar tidak terus melebar.
"Benar apa yang dikatakan Pak Menkes. Puskesmas harus kembali ke fitrahnya. Itu kan penanganannya di daerah. Jadi penanganan penyakit bukan hanya dari pusat, tapi juga meluas," kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: IDI Dukung Menkes Kembalikan Puskesmas untuk Pencegahan Penyakit
Andayani menilai upaya penanganan penyakit dari Puskesmas merupakan investasi jangka panjang yang akan membantu perbaikan pada keuangan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan cukup edukasi terkait kesehatan dan tidak menjadi beban pembiayaan BPJS Kesehatan kedepannya.
"Sekarang kalau dilihat, penyakit tidak menular itu harus dimulai dari pola hidup. Itu kan harus dieducate. Ini kan masalah investasi jangka panjang. Ini di BPJS Kesehatan sekarang makin banyak menanggung penyakit tidak menular, kanker. Itu kan harus dipotong dari awalnya. Di sinilah peran Puskesmas," tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah berkomitmen penuh untuk mengembalikan puskesmas pada fitrahnya agar kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.
"Sekarang memang sudah seharusnya Puskesmas kembali ke fitrahnya, Puskesmas kampanye kesehatan. Kalau ada penolakan dari Puskesmas, ya sepertinya tidak bisa. Karena itu kan kebijakan pemerintah," pungkasnya.(OL-5)
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Secara kelembagaan, BPJS Kesehatan meraih empat penghargaan dengan predikat platinum diantaranya Best Overall Digital Transformation of The Year 2025
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep.
Layanan kesehatan dokter spesialis yang disiapkan di puskesmas meliputi bidang kebidanan, kesehatan anak dan jantung.
SEMBILAN lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mengalami keterbatasan konektivitas memperoleh bantuan layanan internet satelit.
Rasio saat ini, yakni satu dokter gigi untuk setiap 3.000 pasien, masih jauh dari kondisi ideal.
Perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), dinas pendidikan, dan Satuan Pendidikan untuk menyelaraskan jadwal, menu makanan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan saat ini Kementerian Kesehatan telah memiliki 54 ribu unit tempat layanan kesehatan dan pengobatan dengan nama Puskesmas Pembantu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved