Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto kerap menyatakan akan mengembalikan Puskesmas pada fitrahnya, yakni menjadi pusat bagi kegiatan promotif dan preventif masyarakat.
Berkaitan dengan itu, BPJS Kesehatan mendukung penuh upaya Menkes untuk menjadikan Puskesmas sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif. Pasalnya, hal itu dinilai dapat menjadi salah satu solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan agar tidak terus melebar.
"Benar apa yang dikatakan Pak Menkes. Puskesmas harus kembali ke fitrahnya. Itu kan penanganannya di daerah. Jadi penanganan penyakit bukan hanya dari pusat, tapi juga meluas," kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: IDI Dukung Menkes Kembalikan Puskesmas untuk Pencegahan Penyakit
Andayani menilai upaya penanganan penyakit dari Puskesmas merupakan investasi jangka panjang yang akan membantu perbaikan pada keuangan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan cukup edukasi terkait kesehatan dan tidak menjadi beban pembiayaan BPJS Kesehatan kedepannya.
"Sekarang kalau dilihat, penyakit tidak menular itu harus dimulai dari pola hidup. Itu kan harus dieducate. Ini kan masalah investasi jangka panjang. Ini di BPJS Kesehatan sekarang makin banyak menanggung penyakit tidak menular, kanker. Itu kan harus dipotong dari awalnya. Di sinilah peran Puskesmas," tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah berkomitmen penuh untuk mengembalikan puskesmas pada fitrahnya agar kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.
"Sekarang memang sudah seharusnya Puskesmas kembali ke fitrahnya, Puskesmas kampanye kesehatan. Kalau ada penolakan dari Puskesmas, ya sepertinya tidak bisa. Karena itu kan kebijakan pemerintah," pungkasnya.(OL-5)
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Layanan kesehatan dokter spesialis yang disiapkan di puskesmas meliputi bidang kebidanan, kesehatan anak dan jantung.
SEMBILAN lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mengalami keterbatasan konektivitas memperoleh bantuan layanan internet satelit.
Rasio saat ini, yakni satu dokter gigi untuk setiap 3.000 pasien, masih jauh dari kondisi ideal.
Perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), dinas pendidikan, dan Satuan Pendidikan untuk menyelaraskan jadwal, menu makanan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan saat ini Kementerian Kesehatan telah memiliki 54 ribu unit tempat layanan kesehatan dan pengobatan dengan nama Puskesmas Pembantu.
Program PKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit, terutama penyakit tidak menular.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved