Kamis 31 Oktober 2019, 04:20 WIB

Dicari, Opsi Terbaik Benahi Sawit

(Ind/H-2) | Humaniora
Dicari, Opsi Terbaik Benahi Sawit

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc/18.
Foto udara menunjukkan hamparan pohon kelapa sawit di dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil Desa Lhok Raya, Aceh

 

PEMERINTAH tengah mengkaji opsi-opsi terbaik dalam membenahi kawasan hutan yang terlanjur dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hal itu dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan moratorium sawit seusai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menuturkan saat ini pihaknya sudah mengevaluasi izin kebun sawit di kawasan hutan primer yang luasnya diperkirakan 1,7 juta hektare. "Kita sudah melapor ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kita belum ingin masuk ke pidana nanti harus diteliti dulu supaya ada win-win solution," ujar Siti seusai membuka rakor di Jakarta, kemarin.

Selain mengintensifkan identifikasi perizinan sawit di kawasan hutan, KLHK juga tengah menggodok aturan kewajiban bagi perusahaan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebelum tahun moratorium, untuk bermitra dengan masyarakat. Pada saat perpanjangan HGU, ada kewajiban penyerahan plasma 20% dari perusahaan sawit untuk masyarakat. "Belum selesai, masih harus saya konsultasi karena peraturan yang dispute," tukasnya.

Pasalnya, saat ini masih ada aturan yang tumpang tindih mengenai kewajiban plasma 20% yang harus diserahkan perusahaan. Ada instansi yang mengatur bahwa plasma 20 % dihitung berdasarkan luasan HGU, namun ada yang mengatur berdasarkan dari luasan areal yang ditanam.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, untuk perkebunan sawit yang ada sudah bersertifikat sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung, maka pemerintah juga akan mencari solusinya.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Budiadi mengatakan, konsep jangka benah bisa menjadi solusi penanganan perkebunan sawit yang sudah terlanjur berizin di kawasan hutan. Konsep ini dianggap bisa meningkatkan resiliensi pendapatan petani sekaligus meningkatkan ekosistem hutan secara keseluruhan dan dapat diterapkan melalui skema perhutanan sosial.

Ia mencontohkan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, petani sawit sudah mulai menanam tamanan meranti dan karet sebagai kompelemen. Selain itu, ada pula jelutung, dan sengon yang dianggap punya nilai ekonomi tinggi sekaligus juga dapat mengembalikan tutupan hutan yang sudah terkonversi sawit.(Ind/H-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoiruna

BMKG : Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 07 Juli 2022, 13:47 WIB
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut laju peningkatan suhu permukaan di Indonesia...
Antara

Empat Provinsi Rawan Karhutla Telah Berstatus Siaga

👤Dinda Shabrina 🕔Kamis 07 Juli 2022, 13:01 WIB
Empat provinsi rawan karhutla itu antara lain Kalimantan Barat, Riau, Sumatra Utara dan Papua. Aloe menyampaikan pihaknya telah mengerahkan...
MI/Reza Sunarya

Bupati Purwakarta Terima Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 07 Juli 2022, 12:53 WIB
Bupati Purwakarta, Jawa Barat Anne Ratna Mustika menerima Anugerah Manggala Karya Kencana yang merupakan penghargaan tertinggi dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya