Pemilihan Rektor Libatkan BNPT dan BIN

SELEKSI pemilihan rektor yang tengah berlangsung di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) atau badan hukum (PTN-BH) di Tanah Air saat ini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) menegaskan akan mencoret calon rektor yang terbukti terpapar paham radikal meski yang bersangkutan menduduki peringkat satu pilihan senat universitas atau Majelis Wali Amanah (MWA)

"Selama ini tidak dilibatkan (BNPT dan BIN). Kalau nanti ketahuan (calon rektor) terpapar paham radikalisme harus di-cut. Tak peduli dia rektor peringkat satu, tetap tidak akan ada toleransi," kata Menristek-Dikti, M Nasir, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin. Sikap tegas itu dimaksudkan untuk mencegah masuknya paham radikal pada kampus-kampus di Indonesia.

Jadi, untuk menjadi rektor di PTN, selain harus memiliki kompetensi keilmuan dan aspek manajerial, para calon rektor yang bersaing juga harus lulus dan terbebas dari paham radikalisme sesuai penilaian BNPT dan BIN. Ia menambahkan bahwa seluruh perguruan tinggi di Tanah Air harus bebas dari paham radikal.

Menurut Nasir, pelarangan salah satu organisasi masyarakat yang diduga kuat menyebarkan paham radikalisme, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tertera di peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). "Saya sudah melarang HTI ada di kampus. Karena sudah ada perppu larangan ormas HTI, jangan sampai kampus ada masalah kegiatan ini," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Nasir juga berharap agar perguruan tinggi dapat memberikan edukasi mengenai nilai-nilai nasionalisme kepada para mahasiswa untuk menghindari masuknya paham radikal. Nasir menyebut menanamkan paham antiradikal salah satunya dengan penguatan nilai-nilai nasionalisme dan ideologi negara. Penanaman empat pilar ideologi negara, seperti Pancasila, Bhinneka tunggal ika, UUD 1945, dan NKRI harus digencarkan lagi. "Mahasiswa juga harus di-reedukasi supaya terjaga NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara," ujar dia.

Rektor asing

Terkait dengan keberadaan rektor asing yang memimpin perguruan tinggi di Indonesia, Nasir mengungkapkan, hal itu dimaksudkan untuk memacu kualitas pendidikan tinggi di Tanah Air. Bahkan, Nasir mengungkapkan akan ada satu lagi rektor asing, asal AS, yang hendak memimpin salah satu PTS di Indonesia. Menurut Nasir, kehadiran rektor asing tersebut merupakan bentuk dari kolaborasi antara universitas di Indonesia dan luar negeri untuk mendongkrak mutu pendidikan tinggi di Tanah Air.

Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cho, asal Korea, yang merupakan rektor asing pertama di Indonesia menyatakan sudah siap memimpin perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dia pun mengaku sudah mulai beradaptasi dengan budaya Indonesia. "Sejauh ini baik (beradaptasi di Indonesia) dan saya mendapat banyak bantuan dari berbagai orang di Indonesia, mereka semua sangat baik, " kata Jang Youn Cho kepada Media Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.

Tentang rencana ke depan dalam memimpin Universitas Siber Indonesia, Cho mengaku akan memberikan kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. "Kami akan memiliki kelas yang sangat baik dengan harga yang terjangkau." (Bay/H-1)