Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo berharap para peneliti dari lembaga pemerintah maupun swasta dapat menciptakan alat-alat ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat membuka ladang.
Menurut data BNPB, salah satu penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan terbesar disebabkan oleh ulah manusia yang membakar lahan untuk membuka ladang.
"Saya juga menyampaikan permohonan kepada para peneliti dibanyak lembaga pemerintah maupun swasta, untuk dapat menemukan alat-alat yang ramah lingkungan yang bisa dengan murah untuk digunakan masyarakat kita membuka ladang, sehingga tidak dengan cara membakar," kata Doni di Gedung BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9).
Baca juga: Bersama Perangi Pembakar Hutan
Tak hanya itu, pihaknya juga siap menampung masyarakat apabila ditemukan ada yang dibayar untuk membakar hutan.
"Kami menawarkan kalau ada rakyat-rakyat yang selama ini ada yang dibayar untuk membakar lahan, kami siap menampung mereka untuk mempekerjakan menjadi satgas pemadaman api, kita bayar. Lebih baik kita membayar rakyat daripada rakyat dibayar orang lain untuk membakar," jelasnya.
Ia pun menyebutkan, pihaknya berharap agar hujan dapat turun karena pemadaman menggunakan water bombing hingga dengan keran-keran air sudah tidak efektif
"Doakan saja awan semakin banyak dan hujan cepat turun doakan saja, karena hanya hujan yang dapat memadamkan api, dengan water bombing, dengan keran-keran air tidak akan efektif," tuturnya.(OL-5)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah korban bencana tanah longsor Cisarua.
Penerbangan dilakukan pada ketinggian 8.000–12.000 kaki, dengan area semai pada radial 030–060 derajat.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved