Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan berdasarkan laporan petugas di lapangan, pejabat daerah kurang perduli dengan wilayahnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena kurangnya kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tetapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," kata Doni di gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9).
Dikatakanya, laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan.
"Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99% karena ulah manusia," ucapnya.
Baca juga: Jutaan Masker Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Karhutla
Oleh karenanya, ia pun meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah terkait untuk dapat berperan aktif dalam menangani permasalahan tersebut.
"Jadi apa yang saya sampaikan sekarang adalah mengharapkan kerja sama dari semua komponen terutama dari bapak bupati atau ibu bupati, camat, lurah, serta kepala desa, untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran, sekali lagi kalau lahan sudah terbakar memadamkanya sangat sulit, " tuturnya.
Diketahui, menurut data BNPB, akibat dari kebakaran hutan tahun 2015 lalu kerugian ekonomi yang dialami mencapai US$16,1 miliar atau setara dengan Rp221 triliun. Angka tersebut melampaui bencana tsunami di Aceh yang mencapai Rp16,1 triliun.(OL-5)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah korban bencana tanah longsor Cisarua.
Penerbangan dilakukan pada ketinggian 8.000–12.000 kaki, dengan area semai pada radial 030–060 derajat.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved