Tantangan Sektor Kesehatan dan SDM Bagi Jokowi Di Periode Kedua

VISI pemerintahan Joko Widodo di periode kedua adalah menciptakan SDM unggul untuk mendukung Indonesia maju. Salah satu pekerjaan rumah untuk menciptakan SDM-SDM unggul Indonesia adalah pembenahan sektor kesehatan.  

Ada tiga aspek yang harus dibenahi dalam sektor kesehatan, yaitu aspek ketersediaan dan kualitas SDM dunia kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri, serta mengenai keberlangsungan dan jaminan mutu jaminan sosial kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Jokowi dalam kampanyenya di Pilpres 2019 menyatakan pada periode keduanya akan fokus pada masalah pengembangan SDM Indonesia, maka masalah kesehatan menjadi sangat krusial bagi terwujudnya fokus tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Harvard Club Indonesia (HCI), sebuah platform think-tank yang beranggotakan alumni-alumni Universitas Harvard di Indonesia, menyelenggarakan sebuah diskusi untuk mengupas berbagai tantangan dan pendekatan untuk membenahi sektor kesehatan Indonesia, Selasa (10/9)

Kegiatan yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia tersebut, mengupas berbagai tantangan sektor kesehatan dari berbagai aspek. Mulai dari masalah pendanaan, kesehatan jasmani, mental, dan berbagai isu kesehatan masyarakat.

Baca juga : 1 Oktober, Target Data Cleansing JKN Selesai

Presiden Harvard Club Indonesia Melli Darsa menyatakan, diskusi tersebut adalah bagian dari serangkaian acara yang rutin diadakan oleh Havard Club Indonesia (HCI) yang ingin berkontribusi kepada Indonesia melalui sumbangan pikiran, masukan, dan kritik membangun sehingga dapat menjadi mitra pemerintah untuk menghasilkan gagasan yang baik demi kemajuan Indonesia.

“Kali ini kami memilih topik kesehatan untuk menggali lebih dalam potensi dan tantangan sektor kesehatan yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi periode dua karena HCI yakin seperti seluruh peserta disini, kesehatan adalah pra-syarat untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global,” kata Melli dalam keterangan tertulis.

Anggota Komisi IX DPR-RI Nova Riyanti Yusuf yang jadi salah satu pembicara menyoroti masalah kesehatan kejiwaan yang juga harus menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi periode kedua.

Menurut Nova, yang juga merupakan psikiater profesional, isu mengenai masalah kejiwaan dan mental sudah memasuki masa kritis karena sudah menjangkit anak-anak muda di Indonesia namun belum banyak menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Negara ini akan tumbuh menjadi negara maju jika SDM-nya berkualitas. Berkualitas secara fisik dan intelegensia serta kejiwaannya, itu kalau kita mau kejar generasi emas 2045. Kita juga membutuhkan sebuah visi kesehatan yang adaptif dan komprehensif mencakup hingga kesehatan kejiwaan. Tentunya ini harus diimplementasikan mulai dari sekarang. Kita sudah punya UU Kejiwaan sejak tahun 2014, undang-undangnya sudah ada, tinggal implementasinya saja”, ujar Nova,

Pembicara lain, Izhari Mawardi yang aktif di Yayasan Kemitraan Kerja dan Lembaga konsultan Ernst & Young Indonesia, menyatakan, visi kesehatan dan SDM harus selaras agar bisa mengikuti perkembangan jaman.

“Undang Undang 13/2003 tentang Tenaga Kerja sudah outdated, tidak bisa menjawab dinamika gangguan digital (digital disruption). Tanpa peraturan yang mampu menjawab tantangan jaman, sulit bagi dunia kerja Indonesia untuk berkembang. SDM yang unggul tercipta melalui progam tenaga kerja yang memberikan pelatihan, kesempatan kerja, dan hubungan kerja yang saling menunjang, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga iklim tenaga kerja yang menunjang,” tegas Izhari.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2012-2014 Nafsiah Mboi menyatakan,  masalah pembenahan sektor kesehatan di Indonesia memerlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak karena kompleksnya masalah kesehatan di Indonesia.

“Masalah kesehatan di Indonesia bukan sekedar siapa sehat siapa sakit, tetapi lebih luas lagi. Kesehatan di Indonesia akan menyangkut isu ketimpangan, mutu pelayanan, hingga masalah pembiayaan. Butuh kerja keras dan jangka panjang  agar tantangan implementasi dapat diatasi, untuk itu dibutuhkan kerja sama semua pihak baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah,” ujar Nafsiah yang juga adalah anggota HCI. (RO/OL-7)