Kamis 22 Agustus 2019, 09:58 WIB

Diskon Rokok Bisa Hambat Peningkatan Kualitas SDM

Andhika Prasetyo | Humaniora
Diskon Rokok Bisa Hambat Peningkatan Kualitas SDM

MI/ARYA MANGGALA
Poster dilarang merokok terpasang di kawasan Pasar Senen, Jakarta.

 

PEMERINTAH mulai fokus membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk dapat menjadi fondasi bagi perekonomian negara di masa mendatang.

Namun, ironisnya, visi tersebut tidak didukung kebijakan yang tepat. Salah satunya penerapan kebijakan diskon rokok yang membuat produk tersebut mudah dijangkau masyarakat terutama anak-anak.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan Indonesia tidak akan bisa menikmati bonus demografi pada 2030-2040 apabila kebijakan diskon rokok tidak segera dihapus.

Pasalnya, kebijakan tersebut membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal semakin terdegradasi sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian.

“Untuk bisa mewujudkan SDM berkualitas, kami sarankan Presiden segera memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan diskon rokok. Jika tidak, Indonesia tidak akan bisa menikmati bonus demografi yang sudah berada di depan mata,” ujar Abdillah melalui keterangan resmi, Kamis (22/8).

Baca juga: Kawasan Tanpa Rokok Dilanggar, Satpol PP Siap Beri Sanksi

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan itu, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen dibolehkan 85% dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai.

Artinya, konsumen mendapat keringanan harga sampai 15% dari tarif yang tertera dalam banderol.

Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol asal dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Muhammad Joni berpendapat kebijakan diskon rokok juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau.

“Adanya benturan kebijakan menandakan pemerintah belum bersungguh-sungguh mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Pemerintah terkesan hanya memikirkan soal penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari industri hasil tembakau tanpa memikirkan kelangsungan masa depan penerus bangsa,” tegas Joni. (OL-2)

Baca Juga

Ant/Makna Zaezar

Soal Ujian Bocor Ternyata Kepsek dan Guru Matematika Pelakunya

👤Ardi T Hardi 🕔Selasa 13 April 2021, 16:38 WIB
TIM Pencari Fakta (TPF) Pendidikan DIY menyampaikan hasil investigasi atas kebocoran soal Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) 2021...
MI/John Lewar

3 Jembatan Putus, 8 Desa di NTT Kesulitan Dapat Bantuan

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 13 April 2021, 16:10 WIB
SEBANYAK tiga jembatan putus akibat serangan Siklon Seroja di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengisolasi delapan desa di Flores...
Antara/HO

Dorong Peran Aktif Masyarakat Tanggulangi Terorisme & Radikalisme

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 13 April 2021, 15:49 WIB
Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dalam kesempatan itu mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam mencegah aksi terorisme agar tidak...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya