AIPI: Perampingan Lembaga Riset tidak Mendesak

KETUA Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro menilai wacana kemungkinan perampingan lembaga riset justru akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dilakukan di tengah upaya pemerintah mendorong berbagai pihak melakukan riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasalnya pemerintah harus memikirkan ke mana larinya para peneliti yang terdampak dari kebijakan tersebut.

"Perampingan lembaga riset tidak mendesak dilakukan. Pemerintah harus memikirkan secara matang para peneliti yang lembaganya dirampingkan akan ke mana. Ini akan menjadi masalah baru," ujar Satryo, Kamis (25/7).

Saat ini, lanjutnya, pemerintah harus fokus membangun industri yang menjadikan riset sebagai bagian dari mencipta bukan sekadar merakit atau memasarkan.

"Industri kita ini masih hanya merakit dan trade jadi belum menjadikan riset bagian dari industri itu. Untuk mewujudkan itu tentu saja pemerintah harus fokus dan butuh waktu lama," ungkapnya.

Baca juga: Perusahaan Sambut Positif Insentif Pajak untuk Riset

Dengan lahirnya undang-undang Sisnas Iptek, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Anggaran yang dikucurkan pun harus digunakan seutuhnya untuk kepentingan riset.

"Mungkin tujuannya baik, salah satunya efisiensi anggaran dan juga tidak lagi terjadi tumpang tindih. Misalnya satu penelitian dikerjakan oleh banyak lembaga," imbuhnya.

Sebelumnya, menurut Satryo, dana riset di Indonesia berada di kisaran 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) atau jauh dari ideal yakni minimal 1% dari PDB. Dana tersebut belum mencukupi sehingga pemerintah perlu menciptakan ekosistem penelitian, pengembangan serta inovasi sehingga dengan dana yang tidak terlalu besar namun efektif.

Menurutnya, selama ini dana riset puluhan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah tidak efektif karena tersebar di sejumlah K/L. Hanya sedikit yang benar-benar untuk pengembangan iptek. Sebagian besar habis untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan pengembangan iptek.

"Dengan anggaran abadi yang sekarang ada, cukup tidaknya tergantung riset yang dilakukan," tukasnya.(OL-5)