Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 55 kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di wilayahnya masing-masing. Para kepala daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Demikian disampaikan Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo dalam konferensi media di Graha BNPB, Jakarta, Senin (22/7).
Provinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain di Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali.
Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang. Provinsi di sisi barat, wilayah yang telah menetapkan kekeringan yaitu Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. Sementara itu, wilayah terbanyak yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan yaitu Provinsi Jawa Timur dengan 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan. Adapun wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga.
Dalam menghadapi darurat kekeringan, Agus mengatakan BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan koordinasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).
"Fokus pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi," terangnya.
Sementara, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, pihaknya belum bisa menerapkan modifikasi cuaca lantaran potensi awan hujan kurang dari 70%. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi siap apabila ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC.
Dwikorita menyampaikan bahwa potensi hujan sepanjang pekan ini masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Data BNPB per 22 Juli 2019, sebanyak 75 kabupaten dan kota terdampak kekeringan yaitu Jawa Barat dengan jumlah 21 wilayah, Banten 1 wilayah, Jawa Tengah dengan 21 wilayah, DI Yogyakarta 2 wilayah, Jawa Timur 10, Bali 2, NTT 15, dan NTB 9. Dilihat sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi 7 provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan, dan 1.821 desa.
Agus mengatakan total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 7.045.400 liter dalam antisipasi kekeringan.
"Strategi lain yang telah diupayakan antara lain penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air," terangnya. (OL-8)
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved