Kemendikbud Sebut 1.070 SD akan Ikuti Bimtek Zonasi

DIREKTORAT Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan bimbingan teknis program pembinaan SD berbasis zonasi untuk 1.070 sekolah di 514 kabupaten dan kota. Tujuannya agar percepatan pemerataan pendidikan pada jenjang SD dapat segera dituntaskan.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Pembinaan SD Dikdasmen Kemendikbud, Khamim. Dia mengatakan bahwa bimbingan teknis (bimtek) alias intervensi kepada seribuan sekolah itu berdasarkan peta zonasi yang telah dibuat pemerintah kabupaten dan kota.

Tugas ini akan dibagi dua dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kemendikbud, yakni sebanyak 560 sekolah akan ditangani LPMP, dan 510 akan ditangani Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud.

"Dengan bimtek program ini minimal pada setiap kabupaten dan kota ada dua atau tiga sekolah dasar yang mendapatkan pembinaan mutu berbasis zonasi," kata Khamim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (31/5).

Khamim menjelaskan materi yang akan diberikan Kemendikbud kepada sekolah yang mendapatkan intervensi di antaranya meliputi penguatan proses pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan untuk kriteria sekolah yang diusulkan oleh kabupaten/kota mendapatkan bimtek adalah sekolah menuju standar nasional pendidikan (SNP).

Dia mengutarakan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, dari sejumlah 148.805 SD di seluruh Indonesia yang terdaftar baru sekitar 30,1% atau sebanyak 44.776 sekolah saja yang telah memenuhi SNP.

Khamim berharap setelah dilakukan intervensi nantinya akan ada peningkatan jumlah sekolah-sekolah yang kemudian memenuhi SNP.

Baca juga: Kelompok Islam Eksklusif Picu Radikalisme di Lingkungan Kampus

"Bagi sekolah yang diintervensi ini diharapkan dapat mendesiminasikan kepada sekolah lainnya yang berada di dalam satu zona yang sama. Namun sebelum sekolah yang terintervensi tersebut dapat mendesiminasikan kepada sekolah yang lainnya, Kemendikbud akan melakukan visitasi atau kunjungan dahulu," ungkapnya.

Menurutnya, setiap sekolah akan mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp50 juta untuk satu semester pertama. Diharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh dana APBD kabupaten/kota. Kemudian jika pembinaan telah selesai dilakukan akan dilanjutkan untuk sekolah berikutnya. Sehingga pemerataan percepatan pendidikan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Khamim berharap akan tercapai target setiap tahun antara 10-15%. Sehingga dalam lima tahun masa pemerintahan yang baru nanti jumlah sekolah dasar yang telah memenuhi SNP sudah mencapai target 100%.

Khamim menegaskan target pemerataan percepatan pendidikan di jenjang SD dapat dilakukan secara berkesinambungan jika terjadi sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Kemendikbud dan pemerintah daerah khususnya di jenjang kabupaten dan kota. Mengingat wewenang pembinaan jenjang SD sekarang berada di tingkat kabupaten dan kota tersebut.

"Targetnya kita ingin meningkatkan daya saing lulusan sekolah kita, tentu diawali dengan gurunya terlebih dahulu melalui peningkatan kompetensi pembelajaran seperti melalui Kelompok Kerja Guru atau KKG. Sehingga para guru mampu melaksanakan peningkatan pembelajaran, melalui instruktur pendidikan yang ada di kabupaten dan kota memberi pendampingan di satuan pendidikan tersebut," pungkasnya. (OL-1)