Rekomendasi Sains Perlu Jadi Arus Utama Mitigasi Bencana

PERUBAHAN iklim dapat memicu terjadinya bencana alam seperti badai, hujan lebat, banjir, dan tanah longsor. Hal ini dipandang perlu kebijakan mitigasi berbasis ilmiah. Pasalnya, komunitas ilmiah bisa memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan.

Diharapkan langkah strategis yang diambil pemangku kepentingan tidak hanya berbasis politik semata tapi juga berbasis sains. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Role Of Academic and Scientific Institutions in Polcymaking for Disaster Risk Reduction and Climate Action In Indonesia, yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Rabu (27/3).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan KPI Gencarkan Sosialisasi Menyeluruh

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih, menyatakan selama ini sains belum menjadi arus utama dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Namun, kini mulai lebih nampak peningkatan kebutuhan akan pertimbangan ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim. Karena itu, lembaga penelitian pun tentunya dituntut untuk menghasilkan riset yang mumpuni.

"Pengetahuan pakar yang dihasilkan, dikomunikasikan, dan digunakan oleh para pembuat kebijakan, terutama dalam mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim selama ini masih belum tergali baik secara akademis maupun dalam prakteknya," jelas Sri.

Ia menjelaskan salah satu acuan global pengarusutamaan sains dalam mitigasi bencana ialah The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Dokumen tersebut secara eksplisit menjelaskan peran penting peneliti dan akademisi sebagai roda penggerak penting dalam meningkatkan pemahaman risiko bencana serta mendorong pembuatan kebijakan yang berbasis sains. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara di dunia yang berkomitmen merealisasikan Sendai Framework.

Peneliti LIPI Heru Santoso mengatakan belakangan ini Indonesia kerap dihantam bencana besar, antara lain tsunami di Palu dan Selat Sunda, dan gempa Lombok. Beragam bencana yang melanda di berbagai tempat selama setahun terakhir patut menjadi momentum untuk menguatkan kebijakan berbasis sains.

Baca juga: Sejumlah Kepala Desa Studi Banding ke Tiongkok

Menurutnya, pemerintah kini mulai menunjukkan sikap positif untuk menggunakan sains sebagai basis kebijakan. Antara lain dengan keseriusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merekrut tim 'intelijen bencana' beranggotakan para pakar. Badan Perencanaan Nasional pun telah menyusun strategi pembangunan hijau dengan memasukkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada proses penyusunan RPJMN 2020–2024.

"Komitmen untuk pembangunan rendah emisi dan mitigasi bencana amat penting. Memang sudah semestinya begitu dan tinggal menanti implementasinya secara konkret," ucapnya. (OL-6)