Menristek Dikti Tepis Anggapan KIP Kuliah Pencitraan

LANGKAH Presiden Joko Widodo yang meluncurkan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa bukan bentuk pencitraan. Konsep bantuan itu telah dirancang lama oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Tujuannya KIP Kuliah mencapai kuota beasiswa 20% sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU-Dikti).

"Jadi KIP Kuliah bukan pencitraan pemerintah karena sejak 2017 sudah kami usulkan pada bapak Presiden Jokowi," ungkap Menristek Dikti M Nasir pada bincang-bincang dengan wartawan tentang Beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa Atlet, di kantor Kemenristek Dikti, Jakarta, Jumat (15/3).

Turut mendampingi Sekjen Kemenristek Dikti Ainun Naim serta Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ismunandar.

M Nasir menjelaskan saat ini realisasi beasiswa tingkat pendidikan tinggi yang telah berjalan baru 8% dari amanat 20%. Beasiswa itu meliputi Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi ( Adik), dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

"Nah, (sisa) 12% ini akan dipenuhi melalui KIP Kuliah yang masih kami godok skemanya bersama Menteri Keuangan dan akan direalisasikan 2020," cetus mantan Rektor Universitas Diponegoro ini.

Menurut Nasir, pada 2020 akan disiapkan 650 ribu beasiswa yang mencakup 400 ribu orang untuk Bidikmisi, ADik dan PPA dan 250 ribu orang untuk penerima beasiswa KIP Kuliah.

Secara umum ketentuan sementara untuk mendapat KIP kuliah adalah mendaftar perguruan tinggi, memiliki KIP sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau keterangan tidak mampu.

Nasir mengutarakan usulan sementara bagi yang mendapat KIP Kuliah, pertama, mendapat SPP gratis dan kedua, mendapat biaya pembelian buku kuliah. Ia mencontohkan, misalnya KIP Kuliah menggunakan skema beasiswa PPA yang per orang mendapat Rp2,4 juta tiap semester,  penerima KIP Kuliah ditambah biaya buku diperkirakan mendapat Rp3,5 juta per semester.

Menristik Dikti menambahkan evaluasi Bidikmisi yang telah berjalan menunjukkan 99% mahasiswa berhasil lulus dan 1 persen gagal. Kegagalan disebabkan masalah rumah tangga, keluarga meninggal, dan bekerja.

Ada pun data peserta Bidikmisi terus meningkat. Pada 2017, peserta sebanyak 80 ribu orang, 2018 menjadi 90 ribu, dan 2019 menjadi 130 ribu orang. Total peserta beasiswa ini sejak 2014 telah mencapai 467 ribu peserta dengan akumulasi anggaran sekitar Rp4,6 triliun.

"Kenaikan ini penting agar manfaat pada masyarakat semakin tinggi kendati kami akui jumlah ini belum cukup menampung dari total 7,5 juta mahasiswa kita. Namun pemerintah terus berupaya meningkatkan peserta beasiswa," pungkas Nasir. (A-2)