Dimulai Maret, 7 Provinsi Siap Gelar UNBK 100%

TUJUH provinsi di Tanah Air dinyatakan siap menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 100% Tahun 2019, untuk semua jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat. UN tahun ini diikuti 8.250.396 siswa dari 102.395 satuan pendidikan formal dan nonformal di seluruh Indonesia.

Ketujuh provinsi tersebut ialah DKI Jakarta, DIY, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya, pada 2018 hanya dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100%, yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

"Bagi sekolah yang belum dapat melaksanakan UNBK karena keterbatasn infrastruktur atau SDM , akan melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP)," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno, seusai acara peresmian Pusat Asesmen di Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

UN 2019 akan dimulai pada 25-28 Maret 2019 untuk jenjang SMK/MA, yakni 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Untuk SMA dan paket C12 16 April 2019.

Sementara itu, UN SMP/MTs dilaksanakan pada 22-25 April 2019, UN Paket B/Wustha 10-13 Mei 2019.

Menurut Totok, UNBK 100% untuk jenjang SMA akan dilakukan pada 21 provinsi dan SMK di 23 provinsi. Terjadi peningkatan pelaksanaan UNBK pada jenjang SMA sederajat, dari target 80% menjadi 88% dan jenjang SMP dari target 80% menjadi 82%

Sesuai prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan UN, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan UNKP untuk seluruh jenjang, dalam hal pendistribusian bahan UN, penerimaan lembar jawaban ujian nasional (LJUN), dan pemindaian.

Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menambahkan, tahun ini hanya sebagian kecil sekolah yang masih melaksanakan UNKP.

LPMP ditunjuk sebagai lembaga independen pelaksana UN, sebagai upaya untuk menjadikan LPMP sebagai pusat pengujian (testing center) di daerah pada masa yang akan datang.

"Namun, karena target pelaksanaan UNBK belum bisa terpenuhi 100%, pelaksanaan UNKP untuk jenjang SMP/MTs, Paket B, Paket C, dan SLB masih diberikan kepada dinas pendidikan provinsi," terangnya.   (Bay/H-3)