Guru Diminta Profesional dan Berwibawa

PERLAKUAN tidak etis siswa kepada guru di SMP PGRI Gresik, Jawa Timur, serta kekerasan siswa dan orangtua kepada pegawai sekolah di SMP Takalar, Sulawesi Selatan yang viral belakangan ini, menjadi keprihatinan dunia pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kalangan guru harus profesional dan mampu menjaga wibawa dalam mendidik dan menjaga siswa.

"Jika tidak demikian, guru akan dilecehkan dan sulit menjadi panutan," katanya di sela konferensi pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, di Pusat Pendidikan dan Latihan Sawangan Depok, kemarin.

Menurut Mendikud, dari konteks peristiwa itu mesti dilihat  secara keseluruhan. Dikatakannya, kasus itu menjadi masalah khusus. Pada satu sisi ada 41 juta siswa di Indonesia, dengan mencuatnya kasus yang dilakukan 1-2 orang atau 100 orang sekalipun, sebenarnya secara populasi amat kecil. Namun, hal itu tetap menjadi keprihatinan.

Kasus itu, lanjut Muhadjir, akan menjadi contoh khusus yang dapat dijadikan model penyelesaiannya jika terjadi kasus serupa. "Saya minta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menurunkan tim untuk menelusuri lebih jauh, apakah sekolah-sekolah kita belum terpapar proram penguatan pendidikan karakter (PPK)," tambahnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengutarakan bahwa guru berwibawa yang disegani murid bukan berarti harus keras dan tidak mesti menjaga image. "Kewibawaan guru sedang diuji dengan kondisi yang jauh lebih liberal dewasa ini. Kalau di pondok pesantren, lebih bagus karena ada doktrin yang membuat siswa harus patuh terhadap guru," cetusnya.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti pelaksanaan PPK oleh pemerintah.

"Maraknya kasus kekerasan di sekolah, baik siswa sebagai korban maupun guru atau pegawai sekolah sebagai korbannya, mengindikasikan bahwa program pemerintah melalui Kemendikbud tentang PPK belum berjalan optimal," kata Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim.

FSGI menilai PPK sebagai strategi Kemendikbud menghidupkan dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter atau moral dengan praktik pembiasaan di sekolah masih belum menyentuh dan terwujud dalam budaya sekolah. "Berdasarkan laporan dari sekolah-sekolah di daerah kepada FSGI, guru-guru juga bingung seperti apa PPK itu," tambah Satriwan.

Kontrak belajar
Kemendikbud dan FSGI setuju perlunya setiap sekolah membuat perjanjian (kontrak) belajar antarpihak sekolah, orangtua, dan komite sekolah tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. "Perjanjian itu harus dilakukan berikut kesepakatan tentang sanksi. Ketika siswa atau guru melakukan tindakan tertentu, sanksinya jelas," kata Muhadjir.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menambahkan pihak sekolah semestinya memiliki aturan yang jelas, tertulis, dan dipahami bagi seluruh sivitas, termasuk orangtua. Jika terjadi indikasi pelanggaran aturan tata tertib sekolah oleh siswa, sekolah harus memiliki mekanisme penyelesaian yang utuh dan komprehensif.

Sementatra itu, kasus pengeroyokan terhadap Faisal, tenaga kebersihan oleh empat siswa di sebuah SMPN Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan, berakhir damai. Faisal tidak menjelaskan alasan mengapa  mencabut laporan tersebut dan memilih damai dengan pelaku. Ia hanya mengakui para siswa pengeroyoknya terkenal nakal.

"Guru-guru lain juga sering mereka lawan," ujarnya. (LN/X-7)