Kerja Sama dengan Inggris, Indonesia Lakukan Riset Kebencanaan

KEMENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan melakukan penelitian tentang kebencanaan yang bekerjasama dengan Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris melalui Newton Fund.

Menteri Riset, Teknologi dan Peguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, mengatakan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan terobosan dalam kebencanaan, terutama dalam memahami dampak-dampak bencana terkait dengan air dan lahan.

Terdapat 3 penelitian yang akan didanai oleh Kemenristekdikti dan Newton Fund. Pertama, penelitian mengenai peningkatan pengelolaan badan sungai Ciliwung dan kepedulian masyarakat terhadap bencana banjir.

Baca juga: Penelitian Harus Lahirkan Inovasi

Kedua, mengenai peningkatan prediksi banjir jangka menengah di pusat kota pulau Jawa, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Terakhir, penelitian mengidentifikasi penyebab utama banjir di Indonesia dan strategi utama yang dapat memitigasi resiko bencana.

Kemenristekdikti mengeluarkan anggaran sebesar Rp31 miliar dan Newton Fund mengeluarkan dana sebesar £1.7 juta atau sebesar Rp30,7 miliar. Total anggaran penelitian sebesar Rp61,7 miliar.

"Hasil kolaborasi penelitian ini akan meningkatkan ketahanan dan kesiapan Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang mematikan, termasuk melalui intervensi kebijakan maupun komunikasi potensi bencana yang efektif," kata Nasir di Jakarta, Kamis (7/2).

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Mozaam Malik, mengatakan ini sangat penting bagi ilmuan Indonesia karena penelitian ini berguna untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan perkembangan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah Inggris sangat serius menangani masalah bencana ini, Pemerintah Inggris memberikan dana sebesar £18 Juta pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Pada tahun ini £1,7 atau 10 % dari budget," kata Mozaam.

Penghambat peneliti Indonesia

Prosedur perizinan yang sulit dan mamakan waktu merupakan keluhan dari banyak peneliti luar negeri yang bermitra dengan Indonesia. Sehingga mereka merasa tidak diberikan pelayanan terbaik. Akibatnya, para peneliti luar negeri membatalkan kerja sama.

"Untuk memperbaikinya, Kemenristekdikti merubah sistem perizinan penelitian menjadi online dan dapat selesai 3 hari atau satu minggu. Jadi, untuk perizinan tidak perlu ke Indonesia," ujar Menristekdikti.

Menurut Mozaam, percepatan perizinan merupakan hal mendasar yang penting karena Indonesia perlu kemitraan dari luar negeri, sehingga bisa mempercepat pembangunan Indonesia, dengan mengambil inovasi dan pengetahuan yang baru.

"Implementasi pada masyarakat yaitu dengan kebijakan karena ini merupakan penelitian dengan skala besar oleh karena itu hasil dari penelitian diberikan ke kampus dan pemerintah. Dikampus dapat dirumuskan sebagai kurikulum dan mahasiswa akan memberikan bantuan edukasi kepada masyarakat, dan pemerintah akan membuat kebijakan sesuai hasil dari penelitian," pungkasnya. (OL-6)