Menyoal Biometrik Umrah, PATUHI Gelar Dialog Soroti VFS Tasheel

GUNA menyaring gagasan masyarakat tentang kebijakan rekam biometrik umrah yang dinilai meresahkan, Permusyawaratan Antar-Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) akan menggelar dialog dengan kalangan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Keberadaan perusahaan VFS Tasheel sebagai pelaksana biometrik menjadi sorotan.

Hal itu dikemukakan Ketua Pelaksana Harian PATUHI, Artha Hanif, menjawab Media Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/1).

Menurutnya,  PATUHI akan melaksanakan dialog dalam bentuk diskusi kelompok terarah (FGD) dengan mengundang sejumlah narasumber dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mabes Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain-lain.

"Tema penting dari FGD yang digelar PATUHI antara lain menelaah kehadiran VFS Tasheel di Indonesia yang melakukan proses biometrik. Pemantauan kami izin usaha perusahaan ini tidak sesuai dengan  kelaziman peraturan yang berlaku.

Pasalnya, izin VFS Tashel Indonesia dari BKPM  sebagai  biro perjalanan wisata atau BPW. Artinya, izinnya adalah bidang usaha wisata bukan perekaman data biometrik," ungkap Artha.

Dengan demikian, lanjut Artha, jika salah satu rekomendasi FGD nanti meminta dilakukan penyetopan rekam biometrik di daerah, maka akan dilakukan pihak PATUHI.

Dikatakan, pihaknya menyadari bahwa rekam biometrik menjadi keharusan bagi siapa saja yang masuk ke Arab Saudi.

Namun, selama ini dilakukan di kota negara tujuan di Jeddah atau di Madinah bukan seperti yang sekarang ini terjadi dilakukan VFS Tasheel di Indonesia di daerah-daerah yang amat memberatkan jemaah umrah.

Lebih lanjut, Artha mengutarakan harapan PATUHI dengan menghadirkan semua narasumber guna  mendapatkan perspekstif yang  clear dan berdasar dari semua instansi pemerintah dan stakeholder terkait sehingga langkah ke depan adalah langkah strategis dan memang sudah  dipertimbangkan secara matang terhadap tujuan dan risiko yang diambil.

"PATUHI ingin siapa saja yang berusaha di Indonesia mesti mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk komitmen melaksanakan usahanya dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan keamanan dan ketertiban masyarakat kita yang dapat menggangun seiring waktu masuknya masa Pilkada dan Pilpres pada April 2019," tandasnya.

Selain itu, Direktur Travel  Umrah dan Haji Thayiba Tora ini mengemukakan pihaknya mendapat informasi bahwa kasus biometrik memasuki babak baru yakni pihak Kemendagri telah merespon keresahan masyarakat dan melayangkan surat ke BKPM serta Kemenag agar VFS Tasheel tidak melakukan rekam biometrik.

"Kami mendapat kabar pihak Kemendagri melalui Mendagri dan Dirjen Dukcapil telah meminta kepada BKPM dan Kemenag agar VFS Tasheel  tidak perlu melakukan perekaman biometrik langsung kepada masyarakat Indonesia yang akan melakukan umrah," tukas Artha.

Dihubungi terpisah, Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Kemenag, Arfi Hatim, mengemukakan, pihaknya mendukung rencana Kemendagri tersebut yang meminta VFS Tasheel tidak melakukan rekam biometrik. Namun, ia mengaku Kemenag belum menerima surat Kemendagri tersebut.

"Kami belum menerima surat Kemendagri tetapi kami tentu mendukungnya," ungkap Arfi saat dimintai konfirmasi.

Arfi menambahkan bahwa Kemenag juga telah meminta VFS Tasheel untuk menunda rekam biometrik di daerah hingga persiapannya matang.

"Kami juga telah bersurat resmi pada pemerintah Arab Saudi tentang masalah biometrik ini kendati hingga saat ini belum menerima jawaban resmi dari Arab Saudi," pungkas Arfi. (OL-1)