Gelar Rakor, Kemendikbud Bahas UN 2016

Kemendikbud menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016.Acara tersebut bertujuan untuk mempersiapkan UN yang lebih baik.

Selain itu dibahas tentang jadwal UN di wilayah berdampak bencana asap.

"Ya, rakor ini dilaksanakan guna mempersiapkan lebih awal agar pelaksanaan UN lebih baik pada tahun 2016," kata Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Puspendik-Balitbang) Kemendikbud Nizam, menjawab Media Indonesia di sela-sela Rakor Persiapan UN yang berlangsung tertutup di Kemendikbud, Jakarta, Senin (2/11).

Acara tersebut di ikuti perwakilan dinas pendidikan provinsi,Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan menjadi mitra Balitbang Kemendikbud dalam penyelenggaraan UN khususnya dalam hal pelelangan.

Nizam menjelaskan Rakor akan membahas tiga pelaksanaan UN , yaitu perbaikan bagi yang mengikuti UN 2015 pada Februari 2016, UN utama pada bulan April 2016 dan perbaikan UN 2016 yang direncanakan sekitar Oktober atau November 2016.

Terkait UN Computer Base Test (CBT) ,Nizam mengemukakan hingga saat ini telah terdaftar 2000 sekolah ."Kami tidak punya target jumlah peserta UN CBT namun sudah lebih 2000 sekolah dan terus berkembang. Namun kita mendorong sekolah yang mampu UN CBT mendaftarkan diri," ujarnya.

Menyinggung UN di wilayah berdampak asap,Nizam menegaskan Kemendikbud masih mempertimbangkan secara khusus agar anak tidak dirugikan. 'Pertimbangan meliputi kemampuan tiap sekolah. Untuk sekolah yang libur lebih dari 28 hari akan kita jadwalkan sendiri.Namun Sampai saat ini kita masih menunggu laporan dari lapangan terkait lamanya anak libur hingga kegiatan bisa normal kembali,"cetusnya.

Dikatakan hingga sekarang tim Kemendikbud dilapangan menemukan tidak banyak sekolah yang libur hingga 28 hari.

"Mungkin hanya belasan sekolah yang ada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kita ingin melihat kondisi sesungguhnya jadi tidak asal memutuskan waktu UN mundur. UN akan menyesuaikan dengan kondisi riil lapangan. Intinya jangan sampai anak dirugikan," pungkas Nizam yang juga Guru Besar UGM itu. (Q-1)