Refleksi Perlindungan Buruh Migran di Desbumi Summit

BURUH migran perempuan, berdaya dari desa menjadi kata kunci dalam merefleksikan perjuangan perlindungan buruh migran melalui inisiatif desa peduli buruh migran (Desbumi) yang dibentuk oleh Migrant CARE sejak 2013. Perjalanan lima tahun Desbumi mulai dari proses persiapan, pengelolaan dan pengembangan inisiatif lokal dalam perlindungan buruh migran, siap diurai dalam tiga hari Pertemuan Nasional Penggerak Desa Peduli Buruh Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Desbumi Summit.

Wahyu Susilo sebagai Direktur Eksekutif Migrant CARE dalam sambutannya menyatakan kegiatan ini merupakan inisiatif untuk mengakumulasi pengalaman-pengalaman yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah yang bisa dikontribusikan untuk tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasar UU nomor 18 Tahun 2017.

“Harapannya, inisiatif-inisiatif itu di-scaling up dan direplikasi baik oleh pemerintah nasional, daerah, maupun pemerintah desa, terutama di kantong-kantong buruh migran,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (27/11).

Baca juga: Buruh Migran Rentan Radikal

Pihaknya berharap hal ini dapat mencegah dan mengurangi beragam dampak buruk yang rentan dialami Pekerja Migran Indonesia di negara penerima, terutama Perempuan Pekerja Migran yang mendominasi Pekerja Migran Indonesia.

Dengan dukungan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), Desbumi telah terbentuk di 36 desa yang tersebar di 8 kabupaten, 5 provinsi di Indonesia. Perwakilan Kedutaan Besar Australia di Indonesia Darrell Hawkins menilai perempuan pekerja migran berada di garis depan upaya pemberdayaan dan advokasi di tingkat akar rumput. Mereka bersuara dan berjejaring dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan perlindungan pekerja migran.

"Pemerintah Australia mengapresiasi  Migrant CARE, mitra lokal, pemerintah desa, dan Kementerian Tenaga Kerja  yang telah bekerja sama untuk  perlindungan pekerja migran Indonesia,” ujar Darrell.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada kesempatan tersebut menambahkan bahwa persoalan perlindungan buruh migran adalah persoalan semua pihak. Pihaknya mengapresiasi program Migrant CARE yang telah merintis perlindungan untuk buruh migran berbasis desa, sehingga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.

Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purna.) Dr. Moeldoko, S.IP membuka Desbumi Summit dengan mengawali pernyataan soal kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk terus bisa beriringan erat. Dalam pidatonya, Moeldoko menyampaikan sambutan dan apresiasinya.

“Setelah sekian lama, berbagai persoalan telah mendera para Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di perjalanan. Untuk itu saya menagih pemerintah untuk ikut menyatakan sebuah apresiasi luar biasa kepada Migrant CARE yang telah berdiri tegak menjadi lokomotif penggerak perubahan dengan Desbumi.” pungkasnya. (RO/OL-6)