Collaboration, Key to Success

HUNDREDS of participants from 108 countries will gather in Bali to put their heads together and talk about marine pollution at the Fourth Intergovernmental Review Meeting (IGR-4).

The meeting, scheduled to be attended by Environmental Ministers, United Nations (UN) representatives, non-governmental organizations (NGO) and environmental experts, aims to create a conducive political setting in order to strengthen environmental policies and protection strategies.

Indonesia is set to be the host of IGR-4 and determined to achieve outcomes from the meeting.

To learn more on the international-scale meeting, Media Indonesia reporter, Fathia Nurul Haq, talked to Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar in Nusa Dua, Bali on Friday (26/10). Below is an excerpt from the interview, edited for clarity and brevity.

How far is the preparation for the IGR-4 meeting, which will be held on October 31 and November 1?
Indonesia was mandated to host the IGR Meeting in 2017. But then Mount Agung erupted, so it was pushed to 2018. Currently the IGR Meeting is organized by the UNEP (United Nations Environment Programme) and Indonesia as the host country.

How many participants have confirmed their attendance?
At least 300-400 government officials from 89 countries, out of 108 member states, have registered to attend.

What are the topics of the meeting?
The meeting will discuss our program actions, such as collaboration for resolution and actionable commitment as a follow-up to the UNEA-3 (Third Meeting of the United Nations Environment Assembly) meeting results, confirmation of state’s commitment on all regional conventions and action plans, harmonization of regional and national targets on pollution, in relation to 2030 Agenda of Sustainable Development Goals (SDGs, including pollution-free voluntary targets, and other operational options. In addition, the agenda for 2018-2022 will also be discussed. The topics can still be developed based on ideas initiated by member states.

Pollution is one the big issues in the agenda, what is Indonesia’s commitment?
It’s clear that we are committed to curb pollution. However, we need concrete actions. We need to be able to deal with pollution in concrete and quick steps.

What are the steps taken by the government, as part of that commitment?
On waste management, for example, Indonesia has strengthened its commitment with the issuance of 2018 Presidential Decree on Marine Waste Management, on September 17.

And what are the other efforts?
There are also innovative steps and preparations on the Extended Producer Responsibility (EPR) regulation, waste banks, smartphone application-based online waste banks, amongst other things.

Besides regulation and innovation, how should we accelerate the solutions to our waste problem, considering that Indonesia is the second largest marine waste contributor?
Collaboration between the government, local government, business owners, communities, as well as activists, is the key to success. The government will continue to push and facilitate this. We will solve it together.

What does Indonesia expect from the IGR-4, especially in terms of marine ecosystem problems?
This IGR Meeting is important for the political setting of the member states in terms of strengthening environmental conservation policies and strategies, including marine, within the capacity of our human resources and target achievements. It is also important for the learning process and sharing of experience in collaboration, policy strengthening, and others, strengthening program initiatives and concrete actions for each member states, as well as follow-up activities. We are hoping for the best from this IGR-4 Meeting. (S4-25)

 

Kolaborasi Merupakan Kunci Sukses

RATUSAN peserta dari 108 negara negara akan berkumpul di Bali membicarakan pencemaran laut dalam pertemuan Intergovernmental Review Meeting keempat (IGR-4).

IGR-4 merupakan pertemuan antarpemerintahan yang antara lain akan dihadiri para menteri lingkungan hidup dari berbagai negara, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan PBB, dan para pakar lingkungan.

 Mereka akan mengarahkan politik penguatan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan. Indonesia pun sudah siap menjadi tuan rumah dan memberikan kontribusi positif terhadap pertemuan tersebut.

Lebih jauh tentang pertemuan berskala internasional tersebut, wartawan Media Indonesia, Fathia Nurul Haq, berkesempatan mewawancarai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (26/10). Berikut petikannya.

Sejauh mana persiapan IGR-4 yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober-1 November nanti?
Indonesia menerima mandat pelaksanaan IGR Meeting sejak 2017, tapi karena erupsi, diundur menjadi 2018. Saat ini, IGR Meeting diselenggarakan UNEP dan dilaksanakan Indonesia sebagai tuan rumah.

Sudah berapa banyak peserta yang mengonfirmasi akan hadir dalam pertemuan ini?
Dari 108 negara anggota, sudah terdaftar 89 negara yang akan hadir dengan lebih kurang 300-400 pejabat pemerintah di dunia.

Materi apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu?
Materi yang akan dibahas, yaitu hal pokok aksi program, meliputi kolaborasi untuk tindak lanjut resolusi dan komitmen tindakan dari hasil UNEA-3, konfirmasi komitmen negara untuk semua konvensi dan rencana aksi secara regional, penyelarasan target regional dan nasional tentang pencemaran dikaitkan dengan agenda SDG’s 2030, termasuk target sukarela bebas pencemaran, serta opsi-opsi operasional. Bisa juga nanti berkembang pada ide-ide inisiatif berbagai negara. Juga akan dibahas agenda untuk 2018-2022.

Terkait penanganan pencemaran yang menjadi salah satu isu besar dalam agenda ini, bagaimana komitmen Indonesia?
Untuk Indonesia, komitmen mengatasi pencemaran cukup jelas. Hanya, dibutuhkan langkah nyata penanganannya. Kita memerlukan berbagai kondisi untuk mengatasinya dengan nyata dan cepat.

Langkah apa saja yang sudah ditempuh pemerintah sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut?
Untuk penanganan sampah, misalnya, Indonesia punya komitmen semakin kuat dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut pada 17 September lalu.

Selain itu, upaya apa lagi yang dilakukan?
Ada juga langkah-langkah inovasi dan persiapan-persiapan pengaturan extended producer responsibilty (EPR), bank sampah, bank sampah online berbasis aplikasi smartphone, dan sebagainya.

Selain regulasi dan inovasi, bagaimana mengakselerasi penyelesaian isu sampah ini, mengingat Indonesia terhitung sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua ke laut?
Kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku bisnis, masyarakat, serta para penggiat atau aktivis merupakan kunci sukses. Pemerintah akan terus mendorong dan fasilitasi hal tersebut. Kita selesaikan bersama.

Apa yang diharapkan Indonesia dari IGR-4, terutama terkait masalah lingkungan laut?
IGR Meeting penting untuk setting politik negara-negara dalam penguatan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan, termasuk laut, dalam kapasitas sumber daya manusia dan mencapai sasaran. Juga penting untuk proses belajar dan tukar pengalaman dalam kerja sama, penguatan kebijakan dan lain-lain, penguatan inisiatif program/kegiatan secara nyata dan langkah-langkah aksi lapangan. Kami berharap hasil yang baik dari IGR-4 ini. (S4-25)