Menag tidak Khawatir Tahun Politik, BPIH 2019 Ditetapkan Akhir 2018

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak mengkhawatirkan padatnya agenda politik nasional, yakni Pemilihan Presiden 2019 dan Pemilihan Legislatif 2019 yang prosesnya tengah berjalan akan mengganggu proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019.

"Saya sangat optimistis karena saya yakin betul, khususnya teman-teman saya di Komisi VIII DPR RI punya komitmen yang luar biasa atas keberhasilan penyelenggaran haji," kata Menag seusai rapat Evaluasi Operasional Penyelenggaraan Haji 2018 di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/8) malam.

Berdasarkan agenda Komisi Pemilihan Umum, ada kegiatan kampanye pasangan capres dan cawapres 2019 bersamaan dengan kampanye calon angota DPR, DPD, dan DPRD pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Menurut Menag, selama ini, tidak ada perbedaan pendapat yang tajam antara Pemerintah dan DPR RI soal penyelenggaraan haji.

"Ketika berbicara haji, nyaris tidak ada perbedaan antara Pemerintah dan DPR. Jadi, penetapan BPIH bisa dilaksanakan akhir Desember 2018," tandas mantan Wakil Ketua MPR ini.

Karena itu, Lukman meminta kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2018 untuk merampungkan laporan haji.

"Saya minta laporan segera, khususnya laporan keuangan," ujarnya.

Setelah laporan haji 2018 rampung, Lukman akan mengagendakan rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2018 dengan parlemen.

"Selanjutnya kami akan bahas besaran BPIH 2019," jelasnya.

Dia menargetlan penetapan BPIH 2019 akan dilaksanakan pada akhir 2018.

"Penetapan BPIH lebih cepat lebih baik, karena jemaah bisa segera melunasi BPIH. Berbagai persiapan bisa segera dilakukan terkait katering, hotel  dan sebagainya," pungkasnya.

Gayung bersambut, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Sadzily menegaskan pihaknya akan segera mengagendakan membahas penetapan BPIH 2019.

"Komisi VIII akan segera mengagendakan Rapat evaluasi haji yang menjadi dasar dalam penetapan BPIH," ujarnya saat dihubungi Kamis (30/8).

Namun, Ace pesimistis bila penetapan BPIH bisa dilakukan akhir 2018. "Kemarin saja BPIH baru selesai Maret 2018 dan keluar Keppresnya pada April 2018 " ungkapnya.

Tapi Ace buru-buru menambahkan, bisa saja BPIH rampung akhir 2018 jika kedua belah pihak (Pemerintah dan DPR) menyepakati hal tersebut. (OL-2)