Tidak Berpolitik, PGRI kembali Tegaskan Keluar dari KSPI

PERNYATAAN keluarnya organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ternyata belum mendapat respons sepenuhnya dari pihak organisasi buruh tersebut.

Terbukti pada aksi unjuk rasa dalam rangka mengantarkan pendaftaran calon Presiden Prabowo Subianto, pada 10 Agustus 2018 ke Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta, logo PGRI masih tersemat pada spanduk-spanduk aksi KSPI. Begitu pun pada surat pemberitahuan kegiatan aksi yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.

Keluarnya PGRI sebagai afiliasi KSPI bahkan telah dibantah oleh pengurus KSPI belum lama ini.

Sementara itu, berdasar keterangan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr Unifah Rosyidi MPi, di kantornya, menjelaskan bahwa secara resmi PB PGRI telah mengajukan surat pernyataan keluar dari KSPI kepada Presiden KSPI, Said Iqbal, pada 4 Februari 2018.

Bahkan, pernyataan keluar dari afiliasi itu telah diumumkan dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh PB PGRI, PGRI provinsi, kabupaten/kota, di seluruh Indonesia dalam menyikapi dinamika politik Pemilihan Presiden 2019 pada 7 Agustus 2018 di Jakarta.

Menurut Unifah, surat pernyataan keberatan atas penggunaan logo maupun atribut PGRI dalam berbagai kegiatan KSPI bahkan telah dikirimkan pada 2 Agustus 2018.

"Keputusan untuk tidak berafiliasi dengan KSPI berdasar hasil keputusan rapat pleno PB PGRI pada 30 April 2018 yang merupakan tindak lanjut hasil Konvensi Kerja Tahun 2018 pada 1-4 Februari 2018 di Batam (Kepulauan Riau)," terang Unifah dalam keterangannya, Minggu (19/8).

Ia melanjutkan bahwa pernyataan formal tentang keluarnya PGRI dari KSPI tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh PB PGRI.

Namun, mengetahui masih adanya penggunaan logo PGRI pada spanduk aksi dan surat KSPI, PB PGRI merasa kecewa dan keberatan. Unifah menyesalkan masih terpasangnya logo PGRI yang terlihat dalam gerakan aksi buruh tersebut.

Sebab, alasan kuat yang melatarbelakangi keputusan PGRI untuk keluar dari KSPI karena PGRI menilai sebagai gerakan buruh KSPI telah kehilangan marwahnya. Bahkan, dalam dua pelaksanaan Pilpres, KSPI sudah bermain ke ranah politik dengan secara jelas mendukung salah satu capres yang ikut dalam Piplres, yakni Prabowo Subianto.

"PGRI bergabung dengan KSPI sejak 1998 karena dalam organisasi buruh internasional, organisasi profesi diperbolehkan masuk ke dalam afiliasi gerakan buruh. Namun, sejak 2014 kami sudah 'gerah' karena PGRI adalah organisasi profesi independen yang tidak ikut-ikutan dalam pengusungan capres," jelas Unifah yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta.

Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya PGRI merupakan organisasi yang terbentuk berdasarkan profesi dan secara internasional profesi guru ternyata memang diperbolehkan masuk ke dalam gerakan buruh.

Namun, sesuai dengan Anggaran Dasar PGRI Bab 4 Pasal 4 Ayat (1) PGRI bersifat independen dan nonpartisan tidak menjadi bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik dan tidak berpolitik praktis.

"Kalau pun ada keterlibatan pengurus dan anggota PGRI dalam konsentrasi politik adalah tanggung jawab pribadi sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional", tegas Unifah.

Keputusan keluarnya PGRI dari afiliasi KSPI ini, menurutnya, bukan tanpa risiko politik. Namun, yang terpenting ialah bagaimana PGRI bisa menjaga independensinya. Sebelum menyatakan keluar, PB PGRI juga sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Education International, yang menyatakan bahwa PGRI memang sudah seharusnya independen.

"Secara organisasi kita sudah terstruktur dan aktif berkomunikasi. Karena itu pada aksi kemarin (Jumat, 10/8) tidak satu pun peserta aksi yang memakai atribut atau baju seragam PGRI, Mayday (1 Mei) 2018 pun PGRI tidak ikut. Jadi, kalau kita masih temukan logo PGRI pada spanduk-spanduk aksi mereka, kita akan melakukan peringatan (SP) satu hingga tiga. Jika tidak juga diindahkan, maka terpaksa kami menempuh jalur hukum," tegas Unifah seraya optimistis pihak KSPI bisa memahami keadaan yang ada.

Akibat berafiliasi dengan KSPI, terutama dalam dua kali deklarasi dukungan terhadap pencalonan presiden, menurut Unifah, pihak PGRI terkena dampak negatif, terutama para anggota PGRI yang bertugas di tingkat kabupaten.

Mereka lah yang sering mendapat tekanan dari berbagai pihak. Sebab, hampir semua guru di daerah bernaung dalam wadah PGRI baik PNS maupun swasta. Mereka juga kerap dilibatkan atau ditawarkan bergabung dengan parpol-parpol tertentu.

Dalam pandangan politik terhadap calon presiden yang diidamkan oleh PGRI maupun para guru, adalah siapa pun capresnya yang penting peduli terhadap guru dan pendidikan. Ini salah satu harapan kepada capres mendatang.

"Selaku pimpinan PGRI saya memiliki hubungan baik dengan siapa pun, termasuk Prabowo maupun Jokowi. Kalau pun PGRI dikunjungi oleh mereka (para capres) silakan. Tapi dalam rangka pilpres PGRI tidak akan mengundang mereka, kecuali jika PGRI ulang tahun (November 2018), yang rencananya puncak peringatan pada awal Desember 2018 di Cibinong, Jawa Barat, kemungkinan besar PGRI akan mengundang Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Presiden (Kepala Negara) saat ini", tutup Unifah. (RO/OL-1)