Menag Beberkan 10 Inovasi Penyelenggaraan Haji ke DPR RI

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin membeberkan 10 inovasi penyelenggaraan haji 2018 ke Tim Pengawasan DPR RI.

"Ke-10 inovasi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia," kata Menag di hadapan Tim Pengawasan DPR RI dalam rapat koordinasi di Hotel Anwar Al Aseel, Mahbas Jin, Makkah, Arab Saudi, Jumat (17/8).

Selain Menag selaku Amirul Haj, hadir pula Delegasi Amirul Haj, Konsultan Ibadah, dan pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenag.

Tim Pengawasan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, beranggotakan Komisi VIII (Agama) Komisi V (Perhubungan), dan IX (Kesehatan).

Dalam rapat yang dipimpin Fadli Zon itu, Menag mengatakan ke 10 inovasi itu yakni pertama, percepatan keimigrasian, kedua, QR Code pada gelang jemaah untuk memudahkan identifikasi jemaah dengan menggunakan aplikasi Haji Pintar.

Ketiga, penyewaan full musim untuk sebagian hotel di Madinah (akomodasi). Keempat, bumbu masakan dan juru masak dari Indonesia pada katering haji, kelima, katering Makkah.

"Ada penambahan katering di Makkah dari 25 kali menjadi 40 kali," kata Menag.

Keenam, lanjutnya, tanda paspor dan koper untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan. Ketujuh, pengalihan porsi ahli waris.

"Pengalihan nomor porsi jemaah yang wafat ke ahli waris," jelasnya.

Kedelapan, kata Menag, pencetakan visa.

"Kali ini pencetakan visa bisa dilakukan langsung oĺeh Kemenag," ujarnya.

Kesembilan, Konsultan Ibadah.

"Kami siapkan Konsultan Ibadah di setiap sektor. Ini untuk memperkuat manasik haji dan wawasan perhajian jemaah," ungkapnya.

Terakhir, kesepuluh, pembentukan P3JH (Pembentukan Tim Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

"Tim ini difokuskan untuk menambah layanan kesehatan pada masa puncak," pungkas Menag.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzali mengapresiasi sejumlah inovasi penyelenggaraan haji pada tahun ini.
"Namun demikian, beberapa temuan kami di lapangan nanti kita sampaikan ke Menag," kata Ace.

Rapat koordinasi Kemenag dengan DPR RI masih berlangsung. (OL-1)