Radikalisme di Kampus Jangan Dibiarkan Jadi Aksi Kekerasan

DIREKTUR Wahid Foundation Yenny Wahid menilai langkah pemerintah yang mengumpulkan para rektor dalam kaitannya menangkal radikalisme di perguruan tinggi perlu diapresiasi. Paham radikal apapun ragamnya, menurut Yenny, perlu dicegah agar tak bertransformasi menjadi aksi kekerasan.

"Ideologi apapun selama sekedar sebagai wacana untuk diperdebatkan dan didialogkan, tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika menjadi sebuah gerakan laten yang menggunakan aksi kekerasan untuk mencapai maksudnya," ujarnya menjawab Media Indonesia, Rabu (27/6).

Menurut dia, menangkal radikalisme membutuhkan langkah-langkah komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan terutama yang meliki kewenangan strategis yakni rektor universitas.

Terkait dengan gagasan pemantauan media sosial (medsos) para mahasiswa dan dosen, ia berpendapat hal itu sah saja asalkan tidak melanggar privasi.

"Kalau sampai melakukan hacking akun privat itu bermasalah. Tapi kalau hanya memantau akun medsos wajar-wajar saja karena memang salah satu penyebaran konten radikalisme memang melalui medsos," ujarnya.

Menristek Dikti M Nasir baru-baru ini mengumpulkan para rektor universitas di Tanah Air dalam kaitannya menangkal radikalisme. Dosen dan mahasiswa yang diduga terpapar radikalisme bakal dibina.

Berdasarkan hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang dirilis November tahun lalu, diketahui sekitar 37% pelajar dan mahasiswa setuju mengenai konsep jihad berperang melawan nonmuslim. Kendati demikian, masih dalam survei yang sama, sekitar 85% pelajar dan mahasiswa juga meyakini demokrasi sebagai sistem terbaik bagi negeri ini.

Yenny menegaskan pandangan mahasiswa yang cenderung radikal perlu diperhatikan serius. Hal itu tak boleh dibiarkan menjadi tindak kekerasan apalagi yang berujung pada penggulingan pemerintahan yang sah serta pengubahan bentuk negara. (OL-5)