Kemarau, Kementerian LHK Didorong Peringati Perusahaan Soal Muka Air Tanah

MENGHADAPI datangnya musim kemarau, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminta perusahaan perkebunan dan perhutanan menaikkan muka air tanah pada lahan gambut yang ada di sekitar area konsesi.

"Kami mendorong KLH untuk membuat surat edaran kepada perusahaan. Sehingga saat musim kemarau tidak kering," ujar Nizar di sela-sela sidak areal hutan produksi PT Bumi Mekar Hijau di desa Riding, kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu (19/5).

Lahan gambut yang kering, ujar Nizar, dapat memicu kebakaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 diatur batas muka air gambut paling rendah 0,4 meter dari permukaan gambut.

Pengelolaan, menurutnya, harus memandang area lahan satu kesatuan hidrologis atau secara lansekap seutuhnya. Ia pun meminta agar kanal-kanal di sekitar perkebunan, baik milik koorporasi atau perkebunan rakyat, segera ditutup dengan sekat.

Kanal bersekat merupakan program Badan Restorasi Gambut bersama Kementerian LHK. Tujuannya untuk mengendalikan arus air yang keluar dari lahan gambut guna menjaga tingkat kelembaban lahan.

"Sedapat mungkin air kanal-kanal terdistribusi dengan baik," ucapnya.

Saat melakukan sidak, Nazir turut mengecek titik penaatan ekosistem gambut di area konsesi milik PT Bumi Mekar Hijau. Dia menuturkan muka air tanah di sana sudah cukup baik yakni 0,2 meter. Namun, menurutnya titik itu perlu dinaikkan.

"Kalau musim kemarau harus dipantau setiap hari," ucapnya.

Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan pengusaha hutan dan perkebunan dalam menjaga tinggi muka air tanah di lahan yang berada di sekitar konsesi untuk mengantisipasi agar tidak kering saat musim kemarau.

"Ketinggian muka air harus selalu dicek. Di areal tanaman budidaya,  air harus dijaga di atas 40 cm," ujar Nazir. (OL-5)