Dinas Pendidikan Harus Putar Otak Hilangkan Celah Kebocoran Soal USBN

DINAS pendidikan diharapkan dapat mencari solusi agar tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oknum untuk melakukan pembocoran soal. Karena selama ini dari tahun ke tahun kebocoran soal ujian masih terjadi. Termasuk dalam pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMA/SMK tahun ini.

"Selama ini misalnya di USBN ada celah waktu dari soal jadi dengan pelaksanaan ujian, waktu-waktu itu biasanya terjadi kebocoran soal. Itu harus diantisipasi oleh setiap daerah agar tidak terjadi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Dominique Dalu, dalam jumpa pers di Ombudsman Jakarta, Rabu (4/4).

Dominique mengatakan, sistem pengamanan dan pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan daerah. Karena hingga saat ini, pada pelaksanaan USBN 2018, Ombudsman kembali menemukan adanya kebocoran soal.

"Jadi temuan yang Ombudsman dapatkan, diharapkan dapat ditindaklanjuti. Terkait dengan bocor, itu ada kaitannya juga dengan potensi maladministrasi. Potensi itu semiga diantisipasi di tahun depan lewat koordinasi lanjutan juga. Sistem dan mekanismenya seperti apa, itu yang harus dipikirkan" ujar Dominique.

Herry Pansila, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Jawa Barat, mengatakan, kebocoran memang masih terus berpotensi terjadi. Upaya peningkatan pengawasan serta sosialisasi pada sekolah untuk mau menjaga kejujuran dan integritas terus dilakukan.

"Karena sekarang ini 75% soal USBN yang buat adalah sekolah, guru mata pelajaran. Itu yang perlu diketahui," ujar Herry.

Ia mengatakan akan menindaklanjuti temuan Ombudman terkait kebocoran yang terjadi pada pelaksanaan USBN 2018 di Jabar. Pendalaman untuk melihat setiap potensi kecurangan akan dilakukan dengan segera. (OL-1)