Media Harus Nihilkan Politisasi SARA

MEDIA harus bersikap tegas dan tidak mentoleransi politisasi SARA dalam pilkada serentak maupun pilpres. 

Sikap tegas media seperti itu sangat dibutuhkan, guna menangkal menguatnya polarisasi masyarakat sebagaimana terjadi di Pilkada DKI Jakarta lalu. Terlebih dampak setelah itu terus berlanjut dengan kasus-kasus persekusi.

"Media jangan sampai ikut terseret ke dalam perpecahan politik yang menggunakan agama dan etnis. Karena kerusakannya sangat besar bagi bangsa ini yang hingga kini masih berlanjut, terutama di media sosial," kata Direktur Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) Ahmad Junaidi di hadapan ratusan pengunjung malam penganugerahan Diversity Award 2018, di Wisma Antara, Kamis (29/3) malam.

Editor Jakarta Post ini menegaskan posisi SEJUK yang mengecam keras intimidasi yang dilakukan FPI terhadap Tempo beberapa waktu lalu. Bagi SEJUK, mengerahkan massa, mengancam dan melakukan kekerasan atas kerja-kerja jurnalistik adalah pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan pers

"Ketika pers sebagai pilar demokrasi bangsa ini diintimidasi, seharusnya negara bertindak tegas. Terlebih ada unsur-unsur kekerasan dalam aksi yang dilakukan FPI saat itu," harapnya.

SEJUK, sambung dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara ini, mengingatkan semua pihak, baik warga maupun negara, bahwa kerja-kerja jurnalistik tidak bisa ditekan apalagi dengan kekerasan, karena dijamin undang-undang. 

Ketika terjadi sengketa atas suatu pemberitaan, maka mekanismenya harus melalui mediasi Dewan Pers. Sehingga kasus yang menimpa Tempo tidak terulang lagi. (OL-2)