Kaum Muda Kini Gaungkan Keberagaman

SEBELUMNYA Ayu Alfiah Jonas, 21, tidak pernah menyaksikan lang­sung bagaimana kehidupan penganut kepercayaan Sunda Wiwit­an. Dari yang ia ketahui melalui diskusi-dis­kusi di kampus, para penganut Sunda Wiwitan mengalami diskri­mi­nasi sejak era Orde Baru.

“Pada zaman Presiden Soeharto, kartu tanda penduduk mereka dipaksa masuk ke (dicantumkan sebagai pemeluk agama) Islam. Padahal, mereka memiliki keyakinan berbe­da,” kata mahasiswi Universitas Is­lam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, kemarin.

November tahun lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Pu­tusan No 97/PUU-XIV/2016. Putusan itu menetapkan penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum sama dengan pemeluk enam agama yang diakui pemerintah, khususnya dalam memperoleh hak administrasi kependudukan.

Ayu berkesempatan mengunjungi komunitas Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Ia mengaku terkesan dan wawa­sannya terbuka saat menyaksikan langsung kehidupan penganut salah satu kepercayaan tua yang ada di negeri ini.

“Sebelumnya saya kira mereka tidak luwes. Ternyata mereka sangat ramah dan kehidupannya sama se­perti penganut agama-agama lain meski memang memiliki ritual ber­beda,” ungkapnya.

Ayu merupakan salah satu dari 55 muda-mudi dari berbagai daerah yang mengikuti kegiatan Peace Train Indonesia (PTI) 4, program kolaborasi dari Forum Bhinneka Nu­santara, Wahid Foundation, Se­kolah Damai Indonesia (Sekodi), Demokrasi.id, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), dan Serikat Jurnalis untuk Kebebasan (Sejuk).

Selain bertemu penganut Sunda Wiwitan di Cimahi, mereka mengunjungi rumah-rumah ibadah dari berbagai agama di Bandung. Antara lain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.

“Peace Train Indonesia kami dedikasikan bagi anak muda dari berbagai agama untuk saling menge­nal, berinteraksi, dan berbagi pengalaman sembari belajar bagaimana berperan serta dalam membangun perdamaian di Tanah Air,” kata Ko­ordinator Studi Agama dan Perdamaian ICRP Ahmad Nurcholish.

Jawa Barat yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat intoleransi tinggi, lanjut Ahmad, dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan tujuan menguatkan jaringan komunitas lintas agama dan secara strategis diharapkan mampu menumbuhkan semangat perdamaian. (Dhk/H-1)