Optimalkan CSR untuk Perhutanan

SISTEM pendanaan program perhutanan sosial merupakan penentu utama keberhasilan program tersebut dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemerintah harus memanfaatkan setiap peluang pendanaan, khususnya dari corporate social responsibility (CSR).

"Tujuan program (perhutanan sosial) ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan rakyat dari kemiskinan akan sulit dicapai bila pendanaannya minim," kata ahli kehutanan Universitas Gadjah Mada San Afri Awang dalam Environmental Outlook 2018 di Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pendanaan besar dibutuhkan masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan dari perhutanan sosial.

Saat ini, pinjaman bank menjadi salah satu solusi utama yang ditawarkan pemerintah.

"Yang menanggung risiko pinjaman bank itu petani. Bila terjadi masalah di tengah jalan seperti gagal panen, nanti petani yang bakal menanggung rugi dan utang mereka menumpuk," ujarnya.

Oleh karena itu, kata San Afri, hal tersebut harus dipikirkan pemerintah.

Ia menilai pemanfaatan dana CSR menjadi salah satu pilihan yang baik untuk membantu masyarakat memulai kegiatan di lahan yang mereka peroleh.

Dengan begitu, mereka dapat menjalankan usaha dan kegiatan menanam tanpa terbebani oleh utang dan risiko.

"Jangan sampai nanti malah terjadi reproduksi kemiskinan pada petani akibat dana pinjaman dari bank," ujar San Afri.

Sementara itu, aktivis lingkungan Sekretariat Bersama (Sekber) Perhutanan Sosial Jawa Siti Fitriyah mengatakan program perhutanan sosial bukan semata-mata persoalan ekologi.

Namun, yang lebih mendalam ialah kegiatan itu menjadi upaya memperbaiki persoalan sosial, khususnya kemiskinan dan konflik penguasaan lahan.

"Kemiskinan dan konflik ialah hal utama yang harus bisa diselesaikan dari program ini," ujar Fitri.

Persiapan matang

Dalam program perhutanan sosial, ujarnya, petani harus disiapkan dengan sangat matang agar dalam proses legalitas hingga pada pengelolaan dapat menjalankannya dengan benar, serius, dan disiplin.

Mereka mungkin akan menghadapi beberapa masalah di tengah jalan, khususnya terkait dengan bank dan badan layanan umum (BLU).

Selama ini pemerintah menyediakan dan mempermudah pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani program perhutanan sosial.

KUR di antaranya disediakan bank milik pemerintah seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

Sepanjang 2017, penyaluran KUR telah berjalan. Di antaranya pada November 2017 BNI menyalurkan KUR kepada 1.600 petani penerima SK perhutanan sosial di Jawa Timur.

Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, sepanjang 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) menyalurkan dana Rp200,56 miliar kepada petani hutan.

Dana tersebut diperuntukkan implementasi program perhutanan sosial.

(H-2)