Headline

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Anggaran BKKBN Rp5,54 T Dukung 4 Prioritas

RO/H-2
30/9/2017 03:46
Anggaran BKKBN Rp5,54 T Dukung 4 Prioritas
(MI/Adam Dwi)

ALOKASI anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2018 sebesar Rp5,54 triliun harus dapat mendukung dan berkontribusi pada pencapaian 4 dari 10 prioritas nasional.

Keempat prioritas itu ialah bidang kesehatan, pembangunan wilayah, penanggulangan kemiskinan, serta bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Untuk mencapai prioritas tersebut, BKKBN telah merumuskan delapan kebijakan yang tertuang dalam program prioritas BKKBN.

Seperti yang tertuang dalam siaran tertulis yang diterima Media Indonesia kemarin, program prioritas itu ialah pengembangan dan intensifikasi Kampung KB; mengembangkan strategi perencanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pendekatan holistis, integratif, tematik, dan spasial.

Kemudian, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) pascapengalihan status ke pemerintah pusat menjadi penyuluh kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Lalu, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, integrasi pelayanan KB dalam sistem Jaminan Sosial Nasional, serta melakukan revolusi mental dengan mengedepankan integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK.

Selain itu, berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua.

Kebijakan lain ialah melakukan kegiatan inisiatif 'Pilihanku' di empat provinsi.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN telah mengubah kebijakan anggaran belanja.

Anggaran belanja tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi money follow program.

Artinya, semua tugas dan fungsi tidak lagi harus dibiayai secara merata, tetapi harus mengacu pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan nasional.

"(Karena itu) anggaran BKKBN harus menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja," kata Surya.

Melalui proses konsolidasi perencanaan, ujarnya, diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya