Hipka Diharapkan Cetak Entrepreneur

HIMPUNAN Pengusaha Kahmi (Hipka) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I periode 2017-2022. Rakernas ini mengusung tema Memperkuat daya saing pengusaha dalam era digitalisasi.

Acara yang dibuka di Jakarta, kemarin (jumat, 22/9), dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Umum BPP Hipka Tubagus Farich, Ketua Steering Committee Kamrussamad, dan Ketua Panitia Rakernas Hipka TA Rahman Alba.

Tubagus memaparkan, sejatinya, terbentuknya Hipka diharapkan dapat mengembangkan dan mempercepat pertumbuhan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita nasional yakni masyarakat adil dan makmur yang diridai Tuhan dengan misi dan visi mulia itu.

"Kami senantiasa merangkul seluruh anggota kami untuk memberikan kontribusi kepada himpunan. Sehingga Hipka sebagai organisasi nasional dapat memberikan sumbangsih nyata kepada Tanah Air. Yakni, mengawal pemerintah dalam pengambilan strategi di bidang pembangunan nasional," ucapnya.

Acara pembukaan Rakernas Hipka dikemas dalam kegiatan talkshow inspiratif dengan menampilkan figur pengusaha sukses di berbagai bidang.

Para figur ini akan mengisahkan seputar strategi yang diterapkan dalam menjalankan wirausaha di era digitalisasi yang serbacepat dan transparan.

Tampil empat pembicara yaitu Jonathan Tahir (perwakilan pelaku bisnis Hospital dari Mayapada Group), Bayu Priawan (Blue Bird Group), Isaac B Tanihaha (Black Steel Group), dan Marcella Zalianty (Kadin UKM).

Kamrussamad mengemukakan berdirinya Hipka dilatarbelakangi kebutuhan warga Korps Alumni HMI (Kahmi) yang memiliki SDM berlatarbelakang akademis intelektual untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Setiap tahun, sedikitnya ada 2.000 alumni HMI yang otomatis menjadi anggota Kahmi.

Para alumni tersebut telah berhasil berkontribusi kepada bangsa dalam berbagai bidang. Umumnya mereka memilih mengabdi di birokrasi, politik, LSM, dan akademisi atau perguruan tinggi.

Potensi inilah yang ingin dibangun anggotanya ke kancah entrepreneurship atau kewirausahaan yang sangat dibutuhkan negara. Sehingga Indonesia memiliki minimal 2% dari total penduduk untuk dapat berkontribusi menye-tarakan kekuatan pembangunan yang dibutuhkan negara. (Bay/H-1)