KNPI Galang Solidaritas Pemuda Internasional untuk Rohingya

DEWAN Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) prihatin dan menyesalkan konflik yang terjadi di Myanmar disertai pembantaian etnis Rohingya. Selain itu, KNPI juga menggalang dukungan pemuda internasional untuk solidaritas kepada Rohingya.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, melalui keterangan tertulis Di Jakarta, Minggu (3/9), menyatakan, KNPI telah mencermati secara seksama laporan berbagai sumber tepercaya dan menyimpulkan bahwa militer Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

Melalui operasi militer besar-besaran, etnis Rohingya menjadi sasaran pembantaian massal setelah sebelumnya Pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan isolatif dan diskriminatif begitu lama terhadap etnis Rohingya yang mayoritas menghuni wilayah Rakhine.

Sejak lama, etnis Rohingya hidup terisolasi dan jauh dari taraf hidup layak. Jauh dari akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga ketersediaan pangan. Kebijakan tersebut pun memicu pemberontakan dan perlawanan kaum militan Myanmar yang melegitimasi Pemerintah Myanmar melakukan operasi militer dan menjurus pada genosida etnis Rohingya.

KNPI pun menduga bahwa wilayah Rakhine merupakan daerah yang menyimpan kandungan mineral cukup kaya jika dibandingkan dengan kawasan lain di Myanmar. Diduga kuat, kebijakan diskriminatif dan mengisolasi etnis Rohingya di Rakhine sekian lama hingga berujung pada operasi militer dilatari motif ekonomi-politik di wilayah tersebut.

"Kesimpulan kami, faktor agama maupun etnis, bukan faktor tunggal pemicu konflik sosial-politik di Myanmar," ungkap Darus.

Selain itu, informasi dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan antara 2.000 dan 3.000 muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat (25/8) hingga Minggu (27/8) lalu.

Adapun laporan dari UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2017 didapati sedikitnya 60.000 warga etnis Rohingya memilih mengungsi dari daerah konflik. Sebanyak 64% etnis Rohingya mengalami penyiksaan fisik maupun mental, sedangkan 52% perempuan Rohingya dilaporkan mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Terhitung pascakerusuhan sampai Jumat (25/8), dilaporkan 2.000 warga Rakhine telah menyeberang ke Bangladesh. Dari angka ini, tidak semua pengungsi diterima oleh Pemerintah Bangladesh. Saat ini, 1,1 juta warga muslim Rakhine masih hidup dalam situasi yang tak aman. Mereka berada di antara gerakan militan Harakah al-Yakin, serta serangan tentara. Sementara nasib mereka yang berada di pengungsian juga tak lebih baik.

Laporan WHO awal tahun ini mengabarkan, lebih dari 80.000 balita yang berada di pengungsian di Bangladesh berada dalam kondisi kelaparan.

Berkaca pada situasi tersebut, DPP KNPI menyatakan sikap, KNPI meminta Pemerintah Indonesia, ASEAN, dan PBB untuk melihat bahwa unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi (militer) pembantaian semata, tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingya.

"Kami meminta kepada otoritas PBB untuk melakukan intervensi dan mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses bantuan untuk pengungsi. Kami meminta PBB untuk menerbitkan resolusi konflik menengahi kebijakan totaliter militer Myanmar dan perlawanan kelompok pemberontak. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk tidak membiarkan aksi persekusi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya berkepanjangan. Mengingat, konflik di Myanmar berpotensi akan mengancam stabilitas ekonomi, sosial, politik, ketahanan,dan keamanan di kawasan Asia Tenggara," papar Darus.

Selanjutnya, KNPI juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

"DPP KNPI akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan Internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingya. Terkait hal itu, DPP KNPI bersama dengan jaringan pemuda ASEAN akan melakukan langkah dan aksi," tandasnya.

Langkah aksi antara lain membentuk tim (pemuda) lintas negara guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang terjebak dalam konflik atau daerah-daerah perbatasan. DPP KNPI dan jaringan pemuda ASEAN akan mendesak kepada otoritas ASEAN untuk menyediakan wilayah-wilayah khusus yang dijadikan daerah penampung para pengungsi KNPI juga mendesak otoritas ASEAN untuk memberi kecaman keras dan menghentikan Myanmar melakukan aksi kekejaman militer terhadap etnis Rohingya serta mendesak otoritas ASEAN untuk membekukan atau mengeluarkan Myanmar dari status keanggotaannya di ASEAN Diungkapkan Darus pada pertemuan pemuda ASEAN di Bali nanti dan di Malaysia, DPP KNPI akan meminta kepada seluruh pemuda untuk bergerak bersama-sama meminta serta mendesak konsulat-konsulat Myanmar yang tersebar di negara-negara ASEAN untuk bersikap dan menghentikan aksi brutal pemerintahan Myanmar.

"KNPI juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk fokus pada penanganan pengungsi dan mendesak negara-negara ASEAN untuk bertindak dan bergerak bersama menghentikan aksi kekejaman Pemerintah Myanmar. Tanpa harus melihat aspek intervensi terhadap kebijakan sebuah negara, tindakan kejahatan atas nama kemanusiaan telah melanggar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal dan harus disikapi bersama dengan negara-negara ASEAN," pungkas Darus. (RO/OL-2)