Tidak Ada Penyeragaman Sekolah

PENDIDIKAN karakter tidak boleh menye­ragamkan dan harus bersifat inklusif dengan merangkul berbagai elemen masyarakat. Karena itu, model-model edukasi berbasis nilai yang sudah dijalankan berbagai pihak perlu menjadi contoh dan disinergikan dalam pendidikan karakter yang tengah dikembangkan pemerintah.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy seusai bertemu dengan para uskup yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), di Kantor KWI, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir menegaskan pengembangan pendidikan karakter yang tengah dikerjakan pemerintah mengedepankan kebe­ragaman. Ia juga mengatakan penguatan karakter nantinya bersifat melekat pada sekolah.

“Perpres soal penguatan karakter akan mengatur mungkin bisa sekolah 5 hari atau 6 hari. Tidak ada penyeragaman,” ung-kapnya. Perpres itu tinggal diteken presiden.

Ia menambahkan pendidikan karakter yang dikembangkan bersifat luas dengan mengedepankan nilai-nilai di antaranya Pancasila, religiositas, dan integritas.

Pada pertemuan dengan KWI itu, Muhadjir meminta masuk­an dan berbagi pengalaman sekolah-sekolah Katolik dalam metode pendidikan karakter. Pasalnya, ia memandang sekolah Katolik memiliki sejarah panjang dalam metode edukasi berbasis nilai.

“Sekolah Katolik sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ada kebiasaan (bagus) misalnya sekolah asrama. Itu merupakan sekolah berbasis nilai dan karakter,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Muhadjir menambahkan bahwa kemitraan dengan KWI memang sudah terjalin dan perlu ditingkatkan. Ke depan, ia berharap akan ada kerja sama resmi yang lebih terikat.

Diminta aktif
Di sisi lain, Muhajdir juga meminta gereja-gereja terus aktif membangun karakter melalui nilai-nilai Pancasila.

Ketua KWI Ignatius Suharyo merespons positif perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap sekolah Katolik. Dia mengatakan bakal mendukung program pendidikan karakter dan akan membantu berdasarkan pengalaman yang ada di sekolah Katolik.

“Kami mendukung rencana-rencana pemerintah dan semoga pelan-pelan akan terwujud,” ujarnya.

Uskup Agung Jakarta itu mengatakan banyak cara bisa dilakukan untuk membangun karakter siswa. Salah satunya soal metode live in yakni siswa dibawa ke daerah untuk mengasah kepekaan sosial dan moral.

Ignatius menambahkan sekolah Katolik sudah menjalankan pendidikan nilai religiositas dan toleransi dengan melakukan pertukaran pelajar dengan latar belakang agama berbeda.

Soal antikorupsi, ia mencontohkan sekolah Katolik juga menyebarkan informasi dan contoh terkait dengan bentuk-bentuk korupsi kepada guru dan murid. “Itu bisa dikembangkan lebih kreatif,” ucapnya.

Terkait dengan edukasi antikorupsi, Muhadjir mengakui sekolah-sekolah di Tanah Air saat ini belum terbebas dari praktik rasywah. Karena itu, pendidikan karakter menjadi amat penting.

“Sekolah harus jadi sumber peradaban yang bersih. Kalau sekolah bersih dari korupsi, dampaknya kepada masyarakat juga diharapkan bersih,” pungkasnya. (H-1)

[email protected]